INCI News — Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendorong peningkatan kinerja pelayanan dasar setelah Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah itu pada 2025 berada di peringkat keenam tingkat Provinsi NTB.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penerapan dan Evaluasi SPM Perangkat Daerah Pemangku SPM yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, Rabu (7/10/2026). Rakor berlangsung di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima, dengan tema ”Memastikan Pelayanan Dasar Hadir dan Dirasakan Masyarakat”.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Fatahullah mengatakan, SPM merupakan bagian mendasar dari tugas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
”SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini,” kata Fatahullah dalam arahannya.
Menurut dia, peningkatan capaian SPM membutuhkan kerja yang lebih terukur dari perangkat daerah yang menjadi pengampu. Sektor pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian lebih.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman mengatakan, pembenahan juga harus dimulai dari kualitas data. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu SPM diminta melakukan validasi terhadap data target dan capaian pelayanan.
Data tersebut, kata dia, harus didukung program dan penganggaran yang efektif serta terukur. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian indikator utama pembangunan dan pelayanan publik.
”OPD pengampu SPM perlu melakukan validasi data target dan capaian yang didukung program dan anggaran yang efektif dan terukur,” ujar Hariman.
Pemkab Bima juga akan memperketat mekanisme pengawasan melalui evaluasi secara berkala. Capaian SPM setiap perangkat daerah akan direviu setiap triwulan untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi kendala, sekaligus menentukan langkah perbaikan.
Evaluasi berkala itu diharapkan membuat persoalan pelayanan dasar tidak menunggu hingga akhir tahun untuk diketahui. Setiap perangkat daerah dituntut mampu menunjukkan perkembangan capaian berdasarkan data dan indikator yang telah ditetapkan.
Rakor tersebut diikuti pejabat dari 14 perangkat daerah pengampu SPM. Pemerintah Kabupaten Bima berharap koordinasi lintas sektor itu dapat memperkuat kualitas pelayanan dasar sehingga keberadaan pemerintah daerah benar-benar dirasakan masyarakat.
Peningkatan Indeks SPM dengan demikian tidak hanya menjadi persoalan peringkat antardaerah, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana pemerintah daerah memenuhi hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. (Red)
