INCINews.net. Belanja daerah Kabupaten Bima dalam KUPA dan PPAS-P APBD 2026 disebut mengalami kenaikan hingga Rp231,8 miliar. Angka tersebut mengemuka dalam rapat paripurna KUPA dan PPAS-P 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Bima, Jumat (11/9/2026).
Paripurna dihadiri Bupati Bima, jajaran OPD, Kejaksaan Negeri Raba Bima, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima.
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, muncul isu mengenai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.
Sejumlah sumber di lokasi menyebut, kehadiran KPK dikaitkan dengan upaya pencegahan dan penertiban tata kelola pemerintahan, terutama setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Katanya sebagai langkah pencegahan dan penertiban tata kelola pemerintahan,” ujar sejumlah sumber di lokasi.
Informasi lain menyebut, tim KPK disebut telah berada di wilayah Kota dan Kabupaten Bima sekitar satu pekan. Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima maupun pimpinan DPRD Kabupaten Bima mengenai isu kunjungan atau keberadaan KPK tersebut. (Pel-Red)
