INCINews.net— Upaya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima untuk meminta penjelasan PT Pertamina terkait kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi berujung kekecewaan. Audiensi yang telah dijadwalkan pada Senin (27/7/2026) tidak terlaksana setelah Manager Pertamina Bima, Horasan Pandiangan, tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada pihak pengurus HMI.
Pertemuan yang sedianya berlangsung pukul 10.00 WITA di Kantor Pertamina Bima itu dirancang untuk membahas sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kelangkaan LPG 3 kilogram, dugaan penimbunan, hingga kenaikan harga gas bersubsidi di tingkat pengecer.
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Cabang Bima, Adhar, mengatakan organisasinya telah menyampaikan surat permohonan audiensi secara resmi sebelum jadwal pertemuan. Dalam surat tersebut, HMI meminta klarifikasi sekaligus komitmen Pertamina dalam menyelesaikan persoalan distribusi LPG bersubsidi di Kota dan Kabupaten Bima.
Menurut Adhar, hasil kajian lapangan yang dilakukan HMI menunjukkan bahwa kelangkaan LPG 3 kilogram tidak hanya dipengaruhi keterbatasan pasokan. Persoalan tersebut juga diduga berkaitan dengan rantai distribusi yang belum optimal, meningkatnya kebutuhan masyarakat, ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan riil, penggunaan LPG subsidi oleh konsumen di luar kelompok sasaran, termasuk pelaku usaha skala menengah dan aparatur sipil negara (ASN), serta dugaan praktik penimbunan di tingkat pengecer.
HMI juga menyoroti berkurangnya alokasi kuota LPG bersubsidi pada 2026. Di Kota Bima, kuota disebut turun dari 4.082 metrik ton pada 2025 menjadi 3.555 metrik ton pada 2026 atau berkurang sekitar 12,9 persen. Sementara di Kabupaten Bima, kuota turun dari 8.538 metrik ton menjadi 7.915 metrik ton, atau berkurang sekitar 7,3 persen.
"Pengurangan kuota ini mestinya didasarkan pada alasan yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut hak hidup masyarakat," kata Adhar.
Saat pengurus HMI mendatangi Kantor Pertamina sesuai jadwal, mereka tidak bertemu dengan Manager Pertamina. Mereka justru diterima oleh personel TNI dan Polri yang sedang bertugas di lokasi. Kepada rombongan HMI, petugas menyampaikan bahwa Horasan Pandiangan sedang menjalankan tugas di luar kantor dan telah meninggalkan lokasi sejak pagi.
Bagi HMI, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan ataupun konfirmasi dari pihak Pertamina mengenai pembatalan atau penundaan audiensi.
"Kami sudah melayangkan surat resmi jauh-jauh hari, tetapi tidak ada balasan maupun konfirmasi. Ketika kami datang sesuai jadwal, yang menemui justru anggota TNI dan Polri yang bertugas di sana, bukan pihak Pertamina. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pihak manajemen menghindari dialog terkait persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," ujar Adhar.
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Bima menyatakan akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk protes terhadap sikap yang dinilai tidak kooperatif. Organisasi mahasiswa itu juga mendesak PT Pertamina segera memberikan penjelasan kepada publik serta menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan, dugaan penimbunan, dan tingginya harga LPG 3 kilogram di wilayah Bima. (Pel-Red)
