InciNews.Net|Kota Bima. DPRD Kota Bima mengungkap bahwa persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat bukan disebabkan oleh distribusi dari Pertamina ke agen, melainkan terjadi pada rantai penyaluran dari pangkalan kepada konsumen.
Kesimpulan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kota Bima bersama Pemerintah Daerah, PT Pertamina, agen penyalur LPG, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mbojo Bima terkait kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bima, Gina Adriani, mengatakan berbagai keterangan yang disampaikan dalam rapat mengarah pada persoalan distribusi di tingkat pangkalan sebagai penyebab utama kelangkaan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut dia, apabila mekanisme distribusi di tingkat pangkalan berjalan sesuai ketentuan, maka gejolak harga maupun kelangkaan LPG bersubsidi dapat diminimalisasi.
“Permasalahan utama yang muncul saat ini berada pada distribusi dari pangkalan ke masyarakat, bukan pada penyaluran dari Pertamina ke agen,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasan terungkap bahwa Kota Bima mengalami penurunan kuota LPG bersubsidi pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah bahkan telah mengajukan permohonan tambahan pasokan atau extra dropping kepada Pertamina, namun realisasi yang diterima belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Bima menjelaskan bahwa secara nasional terjadi pengurangan alokasi LPG bersubsidi sebesar 6,5 persen pada tahun 2026. Meski demikian, konsumsi LPG bersubsidi di Kota Bima tercatat telah mencapai 107 persen dari kuota yang tersedia.
Pertamina memperingatkan bahwa apabila penggunaan tidak dikendalikan secara optimal, Kota Bima berpotensi mengalami kekurangan kuota pada periode September hingga November 2026.
Di sisi lain, agen penyalur LPG menegaskan bahwa distribusi dari agen ke pangkalan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Agen juga mengaku telah mengingatkan seluruh pangkalan agar tidak menjual LPG bersubsidi kepada pengecer serta mengutamakan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dalam rapat tersebut juga mengemuka dugaan adanya praktik pengecer ilegal dan distribusi yang tidak sesuai ketentuan oleh sejumlah oknum pangkalan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu sulitnya masyarakat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang sesuai ketentuan.
Komisi II DPRD Kota Bima turut mengapresiasi pola distribusi yang diterapkan salah satu agen, yakni PT Bintang Pribumi Cahaya Agung Utama, yang melibatkan lurah, Babinsa, RT, dan RW dalam pengawasan penyaluran LPG. Sistem tersebut dinilai mampu menciptakan distribusi yang lebih tertib dan meminimalisasi antrean maupun konflik di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bima merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan LPG Bersubsidi yang melibatkan seluruh unsur terkait. Selain itu, Pemerintah Daerah diminta menerbitkan surat resmi kepada lurah dan jajaran RT/RW agar memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan distribusi LPG di wilayah masing-masing.
DPRD juga meminta Pemerintah Kota Bima bersama Pemerintah Provinsi NTB segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat terkait penambahan kuota serta pelaksanaan extra dropping pada hari libur dan tanggal merah.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. DPRD Kota Bima memastikan pembahasan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya dengan menghadirkan perwakilan BEM Universitas Mbojo Bima guna mencari solusi komprehensif terhadap persoalan LPG bersubsidi di daerah tersebut. *Pel-Red
