 |
| Foto: Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir. |
insan cita (incinNews.net) Mataram - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menyampaikan hasil Rapat koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (24/10/ 2022).
Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir menyampaikan, pertemuan para pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan para Sekretaris Dewan, sepakat agar pengusulan Plt Gubernur harus melalui DPRD Provinsi setempat.
“Ini dimaksudkan, setidaknya Plt Gubernur yang akan menjalankan roda pemerintahan setengah periode itu harus dikenal DPRD, karena akan menjadi mitra kerja Legislatif,” ungkapnya, Jumat (28/10/2022). Saat menggelar pertemuan dengan sejumlah wartawan.
Politisi PPP NTB ini menjelaskan, hasil Rakor itu akan disampaikan kepada Presiden, untuk mendapatkan persetujuan agar usulan Plt Gubernur tersebut melalui DPRD Provinsi setempat.
“Meskipun misalnya Plt Gubernur itu pilihan Presiden, tapi setidaknya diketahui oleh DPRD setempat,” katanya.
Hal ini tentunya supaya merasa mewakili, karena cikal bakal orang yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 2 tahun lebih itu merupakan orang yang dikenal oleh DPRD.
“Rekomendasi kedua hasil rakor itu, pemilihan Gubernur nantinya juga oleh DPRD,” tutur Muzihir.
Dikatakan Muzihir, meskipun kesepakatan itu, namun tetap kembali ke syarat Plt Gubernur itu sesuai aturan yakni harus Eselon I. Untuk di NTB, yang sudah pegang Eselon I itu yaitu, Rektor UIN, Rektor Unram dan Sekda Provinsi NTB.
“Ada juga putra daerah yang sudah Eselon I, yang berkiprah di luar. Mereka memiliki hak sama untuk menjabat Plt, tentu harapan pengusulan melalui DPRD. Tidak boleh main potong kompas meskipun misal punya jalur bypass,” jelasnya.
Tema kegiatan tersebut persiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024 mendatang.
