Dompu,incinews.Net - Aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai organisasi warnai proses pelantikan dan pengambilan sumpah 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu, Senin (30/09/2019).
Ratusan masa aksi dari HMI, IMM, BEM STKIP YAPIS, LSM Insan Cita Institute (ICI) dan lainya itu nampak kompak menuntut agar DPR RI dan Presiden Joko Widodo segera meninjau kembali UU KPK, RUU KUHP dan UU lainya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Kami minta UU KPK, RUU KUHP dan UU lainya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan negara ditinjau kembali. Selain itu, kami minta agar menindak tegas oknum Kepolisian yang arogansi terhadap pendemo," tegasnya.
Senada disampaikan Direkrut LSM Insan Cita Institute (ICI) Kabupaten Dompu, Slamet Abadi Sentosa. Selian menyorot kondisi bangsa dan negara saat ini, Ia juga menyorot beberapa persoalan yang ada di daerah Bumi Ngahi Rawi Pahu.
"Kami minta agar DPRD Kabupaten Dompu yang saja dilantik untuk mengevaluasi kinerja perusahaan daerah yang kami nilai gagal meningkatkan Pendapatan daerah," tuturnya.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak Bupati Dompu untuk segera mengeluarkan SK PNS bagi 256 CPNS K2. Mengingat masalah tersebut bertahun-tahun belum ada titik terang.
"Kami minta agar segera mencopot Kabag Humas yang gagal dalam menjalankan tugasya," terangnya. (Inc)
