KOTA BIMA, INCI News – GRIB JAYA bersama DPD Barisan Pemuda Bima Nusantara (BARDAM NUSA) mendesak DPRD Kota Bima menindaklanjuti sejumlah persoalan pengelolaan keuangan dan pembangunan RSUD Kota Bima. DPRD berjanji memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait setelah agenda reses anggota dewan selesai.
Desakan tersebut disampaikan kedua organisasi saat mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Senin (9/11/2026). Aspirasi mereka diterima Ketua DPRD Kota Bima H. Syamsuri, Ketua Komisi I Yogi, dan sejumlah anggota dewan.
Sejumlah persoalan yang diangkat meliputi dugaan pertanggungjawaban Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif sekitar Rp107 juta yang dikaitkan dengan temuan pemeriksaan BPK NTB, persoalan keuangan sebesar Rp78 juta dan Rp191 juta, pembangunan gedung senilai sekitar Rp35,1 miliar, serta pengadaan genset sekitar Rp4,5 miliar.
Kedua organisasi meminta DPRD mendalami persoalan tersebut melalui pemanggilan OPD dan instansi terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan keuangan BLUD, pertanggungjawaban belanja, serta pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit.
Ketua DPRD H. Syamsuri bersama Ketua Komisi I Yogi menyatakan akan mengagendakan pemanggilan pihak terkait setelah kegiatan reses selesai.
Selain meminta pendalaman terhadap persoalan keuangan dan proyek, GRIB JAYA dan BARDAM NUSA juga meminta audit menyeluruh terhadap BLUD RSUD Kota Bima, pembentukan tim pemeriksaan yang objektif, serta pemulihan kerugian keuangan daerah atau negara apabila terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.
Kedua organisasi turut meminta Wali Kota Bima mengevaluasi Direktur RSUD Kota Bima dan memproses pemberhentiannya apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mereka menegaskan, pengawalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Kedua organisasi berharap DPRD merealisasikan pemanggilan OPD melalui agenda resmi sehingga berbagai persoalan yang disampaikan memperoleh klarifikasi dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait. Hasil pemeriksaan lembaga berwenang sangat diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. (Pel-Red)
