INCINews.net — Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bima menyetujui KUPA dan PPAS-P tahun 2026 dengan belanja dan transfer daerah mencapai Rp2,218 triliun. Namun, kenaikan anggaran tersebut dibarengi catatan terhadap rendahnya realisasi pendapatan dan belanja pada semester pertama 2026.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima, Banggar menyebut belanja daerah meningkat sekitar Rp231,8 miliar dibanding APBD murni 2026. Sementara pendapatan ditargetkan mencapai Rp2,150 triliun, dengan pembiayaan netto sebesar Rp67,4 miliar.
Banggar meminta pemerintah daerah tidak sekadar memperbesar anggaran, tetapi memastikan belanja benar-benar terealisasi dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada tiga kali pergeseran APBD 2026 sebelum pembahasan KUPA dan PPAS-P. Setiap perubahan anggaran diminta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tumpang tindih program maupun pemborosan.
Banggar menekankan Perubahan APBD 2026 harus memprioritaskan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemulihan pascabencana, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Bima juga diminta mempercepat realisasi anggaran serta memperbaiki tata kelola agar tambahan anggaran tidak hanya menjadi angka dalam dokumen, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. (Pel-Red)
