INCINews.net— Pencalonan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026–2030 menuai sorotan. Bukan soal dukungan politik dan birokrasi yang dibawanya, melainkan rekam jejaknya di dunia olahraga. Sabtu, 15/8/2026.
Iqbal telah resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon ketua KONI NTB. Ia akan bersaing dengan petahana Mori Hanafi dalam perebutan kursi pimpinan organisasi olahraga tersebut.
Namun, Komite Investigasi Nusantara (KIN) NTB mempertanyakan kapasitas Iqbal untuk memimpin KONI. KIN menyoroti tidak adanya rekam jejak Iqbal sebagai pengurus maupun pimpinan cabang olahraga (cabor).
Direktur Eksekutif KIN NTB menilai pengalaman memimpin cabor merupakan aspek penting yang semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan Ketua KONI.
“Iqbal tidak pernah mengurus cabor dan memimpin cabor selama ini. Ini menjadi catatan kritis. Bagi kami, langkah Iqbal terkesan memaksakan kehendak dan menabrak aturan,” ujarnya.
Menurut dia, KONI bukan semata-mata organisasi yang membutuhkan kemampuan administratif dan kekuatan birokrasi. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab langsung terhadap pembinaan atlet dan prestasi olahraga.
Karena itu, KIN NTB meminta Iqbal mempertimbangkan kembali pencalonannya dan fokus menjalankan tugas sebagai gubernur.
Sorotan tersebut muncul di tengah persiapan NTB menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama Nusa Tenggara Timur. Dukungan pemerintah daerah, anggaran, dan pembangunan infrastruktur memang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan agenda olahraga nasional tersebut.
Namun, bagi KIN NTB, kebutuhan tersebut tidak otomatis menjadikan kapasitas birokrasi sebagai ukuran utama untuk memimpin KONI.
“PON 2028 tidak sekadar soal anggaran atau kebijakan teknis. Ada pembinaan cabor, atlet, pelatih, kompetisi, dan target prestasi yang harus dipahami. Pada sisi ini, Iqbal belum layak,” kata Sugeng.
Di sisi lain, kubu pendukung Iqbal menilai kapasitas manajerial dan posisi gubernur justru dapat menjadi modal strategis untuk memperkuat KONI NTB. Kepala daerah dinilai memiliki daya tawar dalam mengamankan dukungan anggaran, membangun fasilitas olahraga, serta mengonsolidasikan pemerintah kabupaten dan kota.
Perdebatan tersebut memperlihatkan dua ukuran berbeda dalam melihat kepemimpinan KONI: pengalaman teknis di dunia olahraga dan kemampuan manajerial-birokrasi.
Bagi KIN NTB, pengalaman langsung dalam pembinaan cabor tidak semestinya dikesampingkan, terlebih NTB tengah menghadapi agenda besar PON 2028.
“Jangan sampai KONI hanya dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. KONI harus dipimpin orang yang memahami olahraga dan pembinaan atlet dari bawah,” ujar Sugeng. (Pel-Red)
