INCINews.net – Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar prestasi administratif, melainkan menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Ady Mahyudi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II Tahun 2026, Jumat (24/7/2026), saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Ady Mahyudi, predikat WTP yang kembali diraih Kabupaten Bima untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD. Namun, capaian tersebut harus dibarengi dengan komitmen memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
"Predikat WTP ini bukan sekadar penghargaan, melainkan motivasi bagi kita untuk terus membenahi pengelolaan keuangan daerah," kata Ady Mahyudi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan DPRD dan rekomendasi BPK dengan melakukan pembenahan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Bagi Ady Mahyudi, mempertahankan opini WTP tidak cukup hanya dengan memenuhi standar administrasi. Tata kelola keuangan yang baik, menurut dia, harus bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bima.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, SH, serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. (Pel-Red)
