Incinews.net. Jakarta. Anggota DPD RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Mira Midadan Fahmid, mendorong pemerintah daerah diberi ruang lebih besar dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keterlibatan daerah dinilai penting agar pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan potensi ekonomi setempat.
Pandangan itu disampaikan Mira dalam rapat pleno bersama Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI di Jakarta pada Rabu, 3 juni 2026 . Menurut dia, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, tetapi juga kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah.
"Sudah seharusnya pemerintah daerah terlibat dalam penyusunan kurikulum atau penentuan mata pelajaran yang diajarkan di SMK. Dengan demikian, sekolah dapat mencetak sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan daerah," kata Mira
Ia menilai, selama ini terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, sejumlah daerah masih bergantung pada tenaga kerja dari luar untuk mengisi sektor-sektor tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.
Padahal, menurut Mira, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda.
Karena itu, pendekatan pendidikan yang seragam dinilai kurang efektif untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Di Nusa Tenggara Barat, misalnya, sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang spesifik. Kebutuhan tersebut akan lebih mudah dipenuhi apabila kurikulum pendidikan vokasi disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan arah pembangunan daerah.
Mira berharap penguatan pendidikan vokasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing daerah. Ketika sekolah mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja, berbagai sektor ekonomi diyakini dapat berkembang lebih cepat.
"Jika kita mampu mencetak SDM unggul, maka sektor-sektor potensial di daerah dapat berkembang secara optimal. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah juga bisa dikurangi," ujarnya.
Menurut Mira, pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Melalui pembahasan di DPD RI, ia berharap lahir kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk berperan dalam menentukan arah pendidikan vokasi. Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerahnya. *Pel-Red
