Incinews.net|Kab.Bima- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Melalui evaluasi menyeluruh pelaksanaan BUMDes Tahun 2025, DPMDes melakukan pembenahan serius terhadap kelembagaan dan pengelolaan usaha di 191 desa se-Kabupaten Bima.
Kepala Bidang Ekonomi dan Tehnologi Desa DPMDes Kabupaten Bima, Dr. Juwaidin, menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 pemerintah daerah telah mendorong peremajaan kepengurusan BUMDes guna menciptakan pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Sebagian besar BUMDes telah dilakukan penataan ulang, baik dari sisi kepengurusan maupun unit usaha. Langkah ini bertujuan agar BUMDes benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa,” ujar Dr. Juwaidin. Kamis, 15/1/2026.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tahun 2025 juga menunjukkan progres positif, di mana sejumlah eks pengurus BUMDes yang bermasalah telah melakukan pengembalian kerugian negara dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menata kembali BUMDes agar ke depan berjalan sesuai regulasi,” jelasnya.
Namun demikian, DPMDes tetap melakukan pendampingan intensif terhadap beberapa BUMDes yang masih menghadapi kendala, khususnya dalam penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah BUMDes Desa Kuta, Kecamatan Parado, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pengembalian anggaran. Sebagai langkah konkret, DPMDes mendorong pemerintah desa untuk membentuk tim penanganan khusus yang melibatkan unsur terkait guna memastikan kejelasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Pendekatan yang kami lakukan bersifat pembinaan dan penguatan sistem. Tujuannya agar BUMDes ke depan lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan,” tegas Dr. Juwaidin
Melalui evaluasi berkelanjutan dan sinergi lintas sektor, DPMDes Kabupaten Bima optimistis BUMDes akan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing. (Tim)
