Bima,Incinews,Net- Ironi proyek infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebuah jembatan penghubung antara Desa Rade dan Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, yang menelan anggaran hingga Rp6,2 miliar, kini retak parah meski belum sempat diresmikan.
Peristiwa memilukan itu terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Bima dan banjir besar menerjang kawasan tersebut pada Rabu (5/11). Air bah dari arah hulu sungai menghantam bagian bawah jembatan hingga menimbulkan retakan di badan dan dinding cor beton.
Kondisi jembatan yang rusak itu langsung viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat jelas retakan besar di permukaan jembatan, bahkan aspal di bagian atas mulai terkelupas.
“Jembatan ini baru selesai bulan kemarin, bahkan catnya masih baru. Belum juga diresmikan, sekali banjir langsung retak,” ujar Syarif, warga setempat, Kamis (6/11/25).
Menurut Syarif, kualitas pengerjaan proyek patut dipertanyakan. Selain retakan di badan jembatan, beton penyangga tampak rapuh akibat hantaman arus deras.
“Kalau banjir datang lagi, jembatan ini bisa ambruk. Tadi saja truk sudah tidak berani lewat,” tambahnya.
CV Dewi Wangi dan PT Bunga Raya di Balik Proyek Rp6,2 Miliar
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek jembatan penghubung dua desa ini dikerjakan oleh CV Dewi Wangi dengan pemenang tender PT Bunga Raya, dan dibiayai dari APBN 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima.
Namun hasil pekerjaan yang baru berumur sebulan ini kini menuai sorotan tajam publik. Warga menilai mutu konstruksi dan pengawasan proyek sangat lemah.
“Uang negara miliaran rupiah habis, tapi hasilnya seperti ini. Sekali banjir langsung rusak. Ini harus diaudit dan diperiksa,” tegas warga lainnya di Madapangga.
Kerusakan jembatan tersebut kini menimbulkan ancaman keselamatan pengguna jalan. Jalur utama penghubung antar desa mulai sepi karena warga khawatir struktur jembatan bisa runtuh sewaktu-waktu.
Sejumlah pihak mendesak agar Inspektorat dan Kejaksaan turun tangan melakukan audit investigatif atas proyek tersebut — mulai dari mutu beton, spesifikasi teknis, hingga pengawasan lapangan.
“Proyek Rp6,2 miliar tidak pantas rusak secepat ini. Ini harus diperiksa, jangan sampai ada unsur penyimpangan,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kerusakan jembatan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan darurat agar akses transportasi tidak lumpuh total.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pengawasan proyek infrastruktur di daerah, terutama dalam hal kualitas dan tanggung jawab pelaksana.
“Jangan sampai proyek seperti ini hanya jadi ajang bancakan anggaran. Kami butuh jembatan yang kuat, bukan proyek asal jadi,” pungkas Syarif dengan nada kecewa.
