Kepala Dinas DPMPSTP Kota Bima dan Kepala BPH Maria Donggo Masa ( Sumber: Team)
Kota Bima, Incinews.net – Dugaan praktik penyelundupan kayu jenis Sonokeling secara ilegal oleh pelaku usaha di Kota Bima kian mencuat. Sorotan tajam dari publik mendorong instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Balai Pengelola Hutan (BPH) Maria Donggo Masa, buka suara.
Diduga kuat, praktik ini melibatkan seorang pengusaha bernama Amin yang beroperasi di wilayah Kelurahan Sambina’e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Informasi ini sebelumnya mencuat ke publik melalui pemberitaan media dan mendapat reaksi keras dari aktivis lingkungan dan masyarakat luas.
Kepala DPMPTSP Kota Bima, Lalu Sudarsana, menegaskan bahwa setiap usaha di Kota Bima wajib mengikuti prosedur perizinan yang ketat. "Harus jelas dulu seperti apa bangunannya, usahanya apa, dan lokasinya di mana. Setelah semua terpenuhi baru bisa diterbitkan izinnya. Tapi untuk izin kayu seperti Sonokeling, itu ranah kehutanan dan BPH," tegasnya.
Senada, Kepala BPH Maria Donggo Masa, Ahyar, S.Hut, M.Ling, menegaskan bahwa pengelolaan kayu Sonokeling wajib melalui prosedur resmi. "Sebelum menebang kayu, pelaku usaha atau warga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Dari situ kami lakukan pengecekan lokasi, apakah itu milik pribadi atau kawasan tutupan," jelasnya.
Di tengah polemik yang terus berkembang, organisasi masyarakat Bardam menyatakan telah melayangkan surat aksi kepada Polres Bima Kota, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menindak tegas dugaan ilegalitas ini.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik usaha yang diduga terlibat dalam penyelundupan belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi media ini belum direspons hingga kini.
Catatan Redaksi: Kasus dugaan penyelundupan kayu Sonokeling menjadi perhatian serius. Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru seiring proses hukum dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
