Kota Bima, Incinews,Net- Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima yang membahas jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kota Bima ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota DPRD, para Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Lurah se-Kota Bima. Agenda ini menjadi salah satu momen penting dalam siklus penganggaran daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif dan masyarakat.
Dalam pidatonya, Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi dan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Bima dan DPRD. Ia menilai, pemandangan umum fraksi-fraksi dewan bukan sekadar formalitas, melainkan masukan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pemandangan umum dari fraksi-fraksi dewan merupakan masukan yang sangat berarti. Ini menjadi refleksi dan bahan evaluasi untuk terus mematangkan cara berpikir dan bertindak kami dalam mengelola amanat rakyat,” ujar Feri di hadapan forum paripurna.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat paripurna kali ini bukan hanya rutinitas administrasi, melainkan komitmen bersama untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang pesat menuntut pemerintah untuk lebih tanggap dan terbuka terhadap kritik, saran, serta aspirasi yang disampaikan oleh para anggota dewan.
“Kami menyadari bahwa kritik dan saran dari DPRD mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemajuan Kota Bima. Pemerintah akan terus berupaya responsif dan adaptif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Rapat ini sekaligus mempertegas peran DPRD sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan daerah, serta menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bima dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
