 |
| Foto: Ketua Badko HMI MPO Bali Nusra dan Ketua Relawan Bara AMIN NTB. |
INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM -
Relawan Barisan Perubahan Anies-Muhaimin (BARA AMIN) NTB dukung langkah enam partai Politik untuk bongkar Kotak Surat suara dugaan kecurangan pemilu Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
Usulan Ketua Bara AMIN NTB Arif Kurniadin itu mendapatkan dukungan dari Ketua Organisasi HMI MPO Badko Nusra Abdul Halik. Keduanya Kompak untuk mendorong dilakukan buka peti surat suara.
Bara AMIN NTB menilai, dugaan kecurangan pemilu di Sekotong Lombok Barat itu dilakukan secara terang terangan, Ketua HMI MPO Badko Nusra mendukung penilaian itu.
"Dalam hal ini, saya dukung Bawaslu di NTB harus sikapi dengan serius terhadap apa yang terjadi, harus usut tuntas. KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," kata Pria yang akrab disapa Geby ini. Selasa (28/2/2024).
Demokrasi kita telah diamputasi oleh sebagian peserta pemilu, tidak boleh Demokrasi kita ditelanjangi dan dikekang oleh siapapun di dunia ini.
"Bawaslu, KPU harus panggil para petugas penyelenggara baik di tingkat desa dan Tingkat Kecematan, untuk uji petik di lapangan," ungkapnya.
Ketua Badko HMI MPO Bali Nusra menegaskan, ini semacam pembegalan Demokrasi, Hak nya orang dicuri, Haknya orang telah di Rampok.
"Itu gak boleh terjadi dan dibiarkan, harus diusut tuntas, masa Infomasinya surat suara itu dikuasi hanya satu partai saja, saya menilai itu mustahil,"ujar Abdul Holik.
Sebelumnya, Enam Ketua Partai Politik (Parpol) Provinsi NTB mendatangi dan mengepung rumah dinas Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. R. Umar Faroq bersama puluhan Wartawan, Senin (26/2/2024) malam.
Kehadiran Enam Ketua partai besar di NTB tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Kehadiran mereka dalam rangka untuk silaturahmi dan sekaligus ingin menyampaikan laporan secara langsung adanya dugaan tindakan kejahatan terkait proses hasil pemilu di Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar)
Ke enam Ketua Parpol besar di NTB tersebut yakni Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPW PPP NTB Haji Muzihir, Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman alias IJU, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil Al Haddar, Ketua DPW PAN NTB, H Muazzim Akbar dan Ketua DPD NTB Partai Gerindra HL Pathul Bahri.
Ke Enam ketua Parpol tersebut tidak berhasil menemui Kapolda dikediaman nya. Namun secara langsung diterima Dit intelkam Polda NTB, Dwi Indra Laksamana, bersama KaroOps Polda NTB, Kombespol Abu Bakar Tertusi dan Kapolres Lombok Barat. Kombespol, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi di gedung Tengah Comend Center di Aula Rapat Polda.
Usai menggelar pertemuan tertutup, Ketua DPD Partai Demokrat NTB menjelaskan dengan tegas situasi dan kondisi di Sekotong terkait pencurian surat suara yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis oleh pihak penyelenggara pemilu. Situasi di Sekotong, dari DPT 48.511 pemilih, penggunaan hak pilih itu mencapai 48 ribu lebih. Artinya partisipasinya mencapai 99,9 persen, itu tidak ada pemilih yang meninggal, keluar daerah, keluar negeri dan tidak ada suara yang batal.
"Tidak ada lagi saya perlu tafsirkan hal itu, itu sudah jelas terjadi. Tentu tidak ada di Indonesia apa yang terjadi di sekotong Lombok Barat, sebanyak 99,9 Persen surat suara hanya dimiliki satu Partai. Sementara saya yakini enam partai besar ini sudah mendarah daging dan punya basis, kok ada partai yang tidak mendapatkan suara dan hasilnya Nol. Bahkan ada caleg yang suaranya nol, gak mungkin gak mencoblos dirinya sendiri, kan lucu namanya,"ungkap pria yang akrab disapa bang Iju.
Tentu, selain mendatangi Polda, dalam waktu dekat ke enam pimpinan partai politik akan secara resmi menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi NTB.
“Sudah jelas kecurangannya, sehingga kita juga akan minta KPU dan Bawaslu untuk bertanggung menjawab. Kecurangannya mulai dari TPS, sampai Pleno di PPK,” sebut pria yang saat ini maju sebagai caleg DPRD Provinsi NTB Dapil II (Lombok Barat-Lombok Utara)
Sementara, Ketua DPW PKS NTB H. Yek Agil menambahkan bahwa pihaknya merasa perlu mengadukan dugaan kecurangan pemilu di Sekotong tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan partai politik terhadap suara yang sudah diberikan rakyat.
“Apa yang kami lakukan ini sebagai pertanggungjawaban publik atas kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Ada caleg berasal dari Sekotong, justru nol suaranya di TPS. Masa anak dan istri termasuk caleg gak coblos dirinya sendiri,” tutupnya.
