Enam Ketua Partai Politik (Parpol) Provinsi NTB mendatangi dan mengepung rumah dinas Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. R. Umar Faroq bersama puluhan Wartawan, Senin (26/2/2024) malam.
Kehadiran Enam Ketua partai besar di NTB tersebut dikawal ketat aparat kepolisian. Kehadiran mereka dalam rangka untuk silaturahmi dan sekaligus ingin menyampaikan laporan secara langsung adanya dugaan tindakan kejahatan terkait proses hasil pemilu di Sekotong Kabupaten Lombok Barat (Lobar)
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB HL Pathul Bahri mengatakan, kehadiran dikediaman Kapolda dalam rangka untuk silaturahmi.
"Kami datang untuk bersilaturahmi dan sekaligus perlu untuk menyampaikan secara langsung laporan kepada Bapak Kapolda NTB terkait situasi dan kondisi di sekotong, bahwa hampir di semua titik di kecamatan Sekotong telah terjadi dugaan kecurangan," Katanya.
Ia juga menegaskan, kehadiran kami untuk mempertegas bahwa apa yang terjadi di sekotong adalah persoalan yang sangat serius untuk diatensi khusus.
"Kami ingin bicara secara langsung dengan Bapak Kapolda NTB dari sisi pengaman saja. Tugas TNI Polri dalam rangka menjaga persatuan dan keamanan, itulan kehadiran kami. Dan juga untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga terbangun situasi dan kondisi aman dan damai,"terangnya.
Lebih lanjut disampaikan Bupati Kabupaten Lombok Tengah itu bahwa peristiwa dugaan pencurian suara besar-besaran di Sekotong tersebut merupakan preseden buruk bagi demokrasi. Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Kami hadir disini untuk generasi yang akan datang. Kita tidak mau demokrasi ini dipangkas. Kita ingin menuntut dilakukan penghitungan ulang,” katanya.
Ke enam Ketua Parpol besar di NTB tersebut yakni Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPW PPP NTB Haji Muzihir, Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman alias IJU, Ketua DPW PKS NTB Yek Agil Al Haddar, Ketua DPW PAN NTB, H Muazzim Akbar dan Ketua DPD NTB Partai Gerindra HL Pathul Bahri.
Ke Enam ketua Parpol tersebut tidak berhasil menemui Kapolda dikediaman nya. Namun secara langsung diterima Dit intelkam Polda NTB, Dwi Indra Laksamana, bersama KaroOps Polda NTB, Kombespol Abu Bakar Tertusi dan Kapolres Lombok Barat. Kombespol, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi di gedung Tengah Comend Center di Aula Rapat Polda.
Usai menggelar pertemuan tertutup, Ketua DPD Partai Demokrat NTB menjelaskan dengan tegas situasi dan kondisi di Sekotong terkait pencurian surat suara yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis oleh pihak penyelenggara pemilu. Situasi di Sekotong, dari DPT 48.511 pemilih, penggunaan hak pilih itu mencapai 48 ribu lebih. Artinya partisipasinya mencapai 99,9 persen, itu tidak ada pemilih yang meninggal, keluar daerah, keluar negeri dan tidak ada suara yang batal.
"Tidak ada lagi saya perlu tafsirkan hal itu, itu sudah jelas terjadi. Tentu tidak ada di Indonesia apa yang terjadi di sekotong Lombok Barat, sebanyak 99,9 Persen surat suara hanya dimiliki satu Partai. Sementara saya yakini enam partai besar ini sudah mendarah daging dan punya basis, kok ada partai yang tidak mendapatkan suara dan hasilnya Nol. Bahkan ada caleg yang suaranya nol, gak mungkin gak mencoblos dirinya sendiri, kan lucu namanya,"ungkap pria yang akrab disapa bang Iju.
Tentu, selain mendatangi Polda, dalam waktu dekat ke enam pimpinan partai politik akan secara resmi menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi NTB.
“Sudah jelas kecurangannya, sehingga kita juga akan minta KPU dan Bawaslu untuk bertanggung menjawab. Kecurangannya mulai dari TPS, sampai Pleno di PPK,” sebut pria yang saat ini maju sebagai caleg DPRD Provinsi NTB Dapil II (Lombok Barat-Lombok Utara)
Sementara, Ketua DPW PKS NTB H. Yek Agil menambahkan bahwa pihaknya merasa perlu mengadukan dugaan kecurangan pemilu di Sekotong tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan partai politik terhadap suara yang sudah diberikan rakyat.
“Apa yang kami lakukan ini sebagai pertanggungjawaban publik atas kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Ada caleg berasal dari Sekotong, justru nol suaranya di TPS. Masa anak dan istri termasuk caleg gak coblos dirinya sendiri,” tutupnya.
