Foto: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gede Putu Aryadi MH. (O'im)
Mataram, incinews.net: Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menteri dan Gugus Tugas COVID-19 segera melakukan rapid test virus Corona, menuai dukungan Pemprov NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gede Putu Aryadi MH mengatakan, sejak awal Gubernur Zulkieflimansyah menghendaki hal itu dilakukan. Mengingat, Provinsi NTB telah memiliki Labotorium Hepatika milik Prof Mulyanto yang dirasa representatif untuk melakukan tes massal pencegahan COVID-19 itu.
"Tapi karena waktu itu ide pak Gubernur terkendala bahan baku khususunya jaringan mereka yang sembuh dari virus Corona, maka oleh pusat hal itu belum disetujui," ujar Gede menjawab wartawan, Kamis (19/3) kemarin.
Menurut dia, rencana Presiden Joko Widodo yang kini menghendaki agar tes cepat itu dilakukan guna mendeteksi virus Corona dengan cakupan lebih besar dilakukan secepatnya, tentunya sangat didukung sepenuhnya oleh Pemprov NTB.
"NTB siap mendukung rencana Presiden ini sehingga akan sejalan dengan ide awal Pak Gub. Apalagi, di negara China dan Korsel, tes kayak gini efektif mencegah penyebaran virus Corona," kata Gede.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam instruksinya pada para Menteri dan jajaran Gugus Tugas COVID-19 telah meminta agar rapid test itu dilakukan secara cepat dengan cakupan lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seseorang terpapar COVID-19 bisa dilakukan.
Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/3) juga meminta alat rapid test diperbanyak. Rapid test merupakan tes massal yang menggunakan spesimen darah untuk mendeteksi virus Corona.
"Saya minta alat rapid test terus diperbanyak dan diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi minta agar tempat-tempat untuk melakukan tes virus Corona diperbanyak. Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit dan lembaga riset dilakukan agar deteksi virus Corona ini dapat dilakukan dengan jangkauan lebih besar.
"Melibatkan RS baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, milik RS TNI, Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset yang dapatkan rekomendasi Kemenkes," pungkas Jokowi. (red)
