Gubernur Ajak Bupati/Walikota Berani Berbenah Alokasi APBD Tahun 2020

Iklan 970x250px

Gubernur Ajak Bupati/Walikota Berani Berbenah Alokasi APBD Tahun 2020

Tuesday, November 26, 2019

Mataram,Incinews.Net- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak para Bupati dan Walikota serta serta para pimpinan organisasi perangkat daetah (OPD) untuk berani berbenah dan melakukan perubahan, khususnya dalam pengelolaan alokasi anggaran tahun 2020.

Menurutnya, alokasi Dana APBN untuk NTB tahun 2020 yang mencapai Rp26,08 Triliun lebih, meningkat 5,46% dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun), akan memberikan makna yang besar dan akan jauh lebih bagus.  "Jikalau semua kepala daerah punya keberanian melakukan perubahan untuk tidak lagi menunda lelang banyak pekerjaan itu sambil menunggu akhir tahun", tegas Gubernur yang akrab disapa Bang Zul pada acara penyerahan DIPA  dan Alokasi TKDD Tahun 2020 di Sekotong Lombok Barat, Selasa (26/11/2019).

Ia optimis, ekonomi semua daerah di NTB akan sangat dinamis, jikalau sejak  diawal tahun, sudah dicari caranya supaya proyek disemua Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan sebelum bulan Juli atau Agustus proyek telah rampung. “Saya yakin ketika pembagian DIPA 2020 kita lakukan pada November  2019 ini, maka akan mengalami kinerja yang luar biasa dimasa yang akan datang,” tutur bang Zul penuh optimistik.

Doktor Zul juga berharap seluruh satuan kerja serta Kepala Daerah untuk melaksanakan APBN/APBD tahun 2020 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program pembangunan di NTB.

Ia mengajak Bupati/Walikota bahwa satu perubahan baru itu harus berani dicoba. Koordinasi dan komunikasi antar sesama Kepala Daerah juga harus terus dibangun untuk membangun NTB yang lebih baik di masa yang akan datang. “Cinta dan kemesraan antar kita kepala daerah jangan cepat berlalu,” tutup Gubernur Zulkieflimansyah.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Syarwan, dalam laporannya menjelaskan bahwa Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun, meningkat 5,46% dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun). 

Dari jumlah tersebut, katanya merincikan, terdiri dari Rp. 9,78 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat meningkat 8,91% dari tahun 2019 yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Menurut Syarwan, Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 Triliun (meningkat 4,40% dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan trend peningkatan secara nasional.

Jumlah Alokasi DIPA Tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I (Rp1,51 Triliun), SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat (Rp576,97 Miliar) dan KOREM-162 Dam IX/UDY (Rp384,46 Miliar)

Alokasi tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu : 1) Pelayanan Umum Rp. 444,47 Miliar; 2) Pertahanan Rp. 429,88 Miliar, 3) Ketertiban dan Keamanan Rp.1,51 Triliun, 4) Ekonomi Rp.3,76 Triliun, 5) Lingkungan Hidup Rp.390,23 Miliar, 6) Perumahan dan Fasilitas Umum Rp. 580,29 Miliar, 7) Kesehatan Rp.187,76 Miliar, 8) Pariwisata dan Budaya Rp.2,72 Miliar, 9) Agama Rp199,65 Miliar, 10) Pendidikan Rp.2,25 Triliun, dan; 11) Perlindungan Sosial Rp.20,87 Miliar.

Ia juga menyebut kemajuan ekonomi NTB pasca gempa bumi.  Diantaranya tercermin dari menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 14,56 persen pada periode Maret 2019 dari sebelumnya 14,75 persen (kondisi Maret 2018). Juga  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB selalu naik dari tahun ke tahun dengan kondisi terakhir tahun 2018 sebesar 67,30. Laju pertumbuhan IPM NTB merupakan ke tujuh tercepat dibandingkan provinsi lain di Indonesia, terangnya.

Adanya rekonstruksi rumah penduduk pasca gempa dan panen komoditas tembakau mewarnai perekonomian Provinsi NTB di triwulan III tahun 2019 sehingga pertumbuhannya mencapai 6,26 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tanpa bijih logam sebesar 6,11 persen. “Dibandingkan dengan kondisi triwulan III tahun 2018 yang mengalami kontraksi, maka pertumbuhan triwulan ini dikatakan jauh lebih baik,” kata Syarwan di depan Forum Pimpinan Daerah Provinsi NTB. 

Gubernur juga menyerahkan secara simbolis DIPA kepada 12 KPA Satker Provinsi dan 10 Kuasa Pengguna Anggaran karena Satker yang dipimpinnya memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada Tahun 2019.

Kesepuluh Satker tersebut adalah :  MTsN 1 Lombok Tengah dengan Nilai IKPA 96,46 sebagai Peringkat 10. Kemudian, BPS Kab. Lombok Barat dengan Nilai IKPA 96,55 sebagai Peringkat 9. Pengadilan Agama Mataram dengan Nilai IKPA 97,21 sebagai Peringkat 8. KPA SATBRIMOB Polda NTB dengan Nilai IKPA 97,44 sebagai Peringkat 7. KPA Polres Mataram dengan Nilai IKPA 97,76 sebagai Peringkat 6. KPA ROLOG Polda NTB dengan Nilai IKPA 97,95 sebagai Peringkat 5. KPA Dinas Kesehatan Prov. NTB dengan Nilai IKPA 97,95 sebagai Peringkat 4. KPA Polres Lombok Barat dengan Nilai IKPA 98,73 sebagai Peringkat 3. KPA ROOPS Polda NTB dengan Nilai IKPA 99,24 sebagai Peringkat 2. KPA Dinas Sosial Prov. NTB dengan Nilai IKPA 99,36 sebagai Peringkat Pertama. 

Diakhir acara Doktor Zul juga menyerahkan DIPA Kabupaten/Kota se-NTB dan penandatangan kesepakatan bersama system penyediaan air minum (SPAM) regional pulau Lombok. (Inc)