Bima,Incinews.Net-Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahrarga (Dikbudpora) Kabupaten Bima akhirnya diisi oleh pejabat definitif setelah tiga tahun lamanya hanya diisi pelaksana tugas (Plt).
Kepastian pengisian jabatan itu setelah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan pejabat dan salaseorang diantaranya Kepala Dikbudpora, di aula kantor Bupati Bima, Kamis (23/5) sore.
Pelantikan dan sumpah jabatan sembilan pejabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima nomor 821.2/636/07.2/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Jabatan Kepala Dikbudpora yang baru, kini dipercayakan kepada Zunaidin S.Sos M.M yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Disdukcapil. Jabatan Disdukcapil dipercayakan kepada Salahuddin SH M.Si, yang sebelumnya Kepala Dinsos.
Jabatan Dinsos kini dipercayakan kepada Drs. Sirajuddin MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMD. Kini posisi Kepala DPMD ditempati oleh Tajuddin, SH, M. Si.
Kemudian jabatan Kepala Dinas Ketahan Pangan (DKP) dipercayakan kepada Ir. Syaifuddin. H. A. Wahab SH yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kominfostik kini dipercayakan sebagai Kepala Inspektorat.
Selain itu, H. Antonius S.STP ditunjuk sebagai staf Ahli Bupati Bima bidang Kemasyarakat dan SDM, sebelumnya hanya Analis Kepegawaian BKD. Serta Drs. H. Arifuddin yang sebelumnya sebagai analisis pengembangan pedesaan DPMD kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bima Bidang Politik, Hukum dan Pemerintah.
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menegaskan proses mutasi dan rotasi pejabat sebagai upaya penyegaran pejabat struktural yang mendudukinya.
“Oleh karena itu, kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban amanah sehingga diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik,” katanya.
Selain itu, Bupati juga berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dengan para pegawai yang ada dilingkungan kerja yang baru untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
“Serta dapat melakukan fungsi kepemimpinan dengan tetap melakukan koordinasi sehingga akan terjadi sinergitas terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan,” pungkasnya (Inc)
