KABUPATEN BIMA, INCI News – NTB Institute berencana menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Bima, Senin (23/11/2026) mendatang. Aksi tersebut menyoroti transparansi pengelolaan anggaran daerah, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta realisasi pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui aksi itu, NTB Institute mengangkat isu darurat kepercayaan publik. Mereka menilai, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi persoalan penting yang harus dijawab pemerintah daerah bersama DPRD.
Daeng Sufi dalam keterangannya mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima masih menuai keluhan masyarakat. Persoalan tersebut mencakup kebutuhan infrastruktur jalan hingga efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurut dia, berbagai persoalan pembangunan yang muncul di ruang publik perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan anggaran dan fungsi pengawasan DPRD.
"Ketika transparansi tidak berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat belum terjawab, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan," demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam agenda advokasi NTB Institute. Sabtu, 21/11/2026.
Dalam tuntutannya, NTB Institute mendesak DPRD Kabupaten Bima membuka laporan dan dokumen pembahasan Badan Anggaran (Banggar), terutama terkait APBD Murni 2025, APBD Perubahan 2025, dan realisasi APBD Murni 2026.
Mereka juga meminta DPRD membuka kembali dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD 2025. Perhatian khusus diarahkan pada 51 temuan pemeriksaan di 26 organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD diminta menjelaskan tindak lanjut temuan tersebut, termasuk nilai pengembalian keuangan daerah, jumlah yang telah dikembalikan, serta sisa kewajiban yang belum diselesaikan.
Selain itu, NTB Institute mendesak publikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh OPD sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pengesahan APBD 2027 yang direncanakan sebesar Rp2,044 triliun.
Persoalan realisasi APBD 2026 juga menjadi sorotan. Berdasarkan angka dalam materi tuntutan, realisasi anggaran disebut baru mencapai 59,95 persen. NTB Institute meminta DPRD dan pemerintah daerah membuka capaian penyerapan anggaran masing-masing OPD serta menjelaskan penyebab keterlambatan pelaksanaan program.
Pada sisi belanja, mereka menyoroti alokasi belanja operasi sebesar Rp1,713 triliun atau sekitar 83 persen, sedangkan belanja modal tercatat Rp127,97 miliar atau sekitar 6 persen.
NTB Institute meminta DPRD mengevaluasi komposisi belanja tersebut agar kebijakan anggaran lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Bagi NTB Institute, pengawasan APBD tidak cukup berhenti pada proses persetujuan anggaran. DPRD juga dituntut memastikan setiap penggunaan keuangan daerah memiliki dasar yang jelas, dapat diperiksa, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Isu darurat kepercayaan publik yang diangkat dalam aksi tersebut menjadi peringatan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Hingga berita ini disusun, penjelasan DPRD Kabupaten Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima terkait materi tuntutan tersebut masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh. (Pel-Red)

