Incinews.net
Kamis, 19 November 2026, 14.46 WIB
Last Updated 2026-11-19T09:13:05Z
Anggota DPRD Kabupaten BimaBanggar DPRDHeadineNTB Institut

NTB Institut Labrak Banggar DPRD Kabupaten Bima, Soroti Transparansi dan Pembahasan APBD Rp2,044 Triliun


BIMA, INCI News – NTB Institut melontarkan kritik keras terhadap proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027. Lembaga tersebut menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari keterbukaan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, singkatnya waktu pembahasan, rendahnya realisasi anggaran 2026, hingga besarnya alokasi belanja operasi. Kamis, 19/11/2026


NTB Institut menilai, pembahasan APBD dengan nilai mencapai Rp2,044 triliun tidak boleh terjebak dalam rutinitas prosedural yang minim partisipasi publik. Sebab, anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.


Salah satu persoalan yang disorot adalah rapat Banggar yang dinilai kerap sulit diakses masyarakat. Padahal, keterbukaan dalam proses pembahasan anggaran merupakan bagian penting dari prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


NTB Institut mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengawasi arah kebijakan anggaran apabila proses pembahasannya sendiri tidak memberikan ruang informasi yang memadai.


Sorotan berikutnya menyangkut waktu pembahasan APBD 2027. Rapat paripurna dijadwalkan pada 13 November 2026, sementara pengesahan ditargetkan sebelum 30 November 2026.


Dengan rentang waktu kurang dari dua pekan, NTB Institut mempertanyakan sejauh mana Banggar mampu membedah anggaran lebih dari Rp2 triliun yang mencakup ratusan kegiatan dan berbagai perangkat daerah.


Lembaga tersebut juga menyoroti alokasi belanja modal sebesar Rp127,97 miliar. Menurut sorotan yang disampaikan, setiap alokasi seharusnya diuji berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar program pembangunan.


Di sisi lain, rendahnya realisasi belanja APBD 2026 yang disebut baru mencapai 59,95 persen hingga September, serta PAD sekitar 67 persen, dinilai semestinya menjadi bahan evaluasi sebelum menyepakati anggaran tahun berikutnya.


NTB Institut mempertanyakan langkah evaluasi terhadap OPD yang belum optimal menyerap anggaran, termasuk penyebab keterlambatan program dan konsekuensi terhadap kinerja perangkat daerah.


Besarnya belanja operasi 2027 sebesar Rp1,713 triliun atau sekitar 83 persen dari total belanja juga menjadi perhatian. Pos perjalanan dinas, honorarium, serta belanja barang dan jasa dinilai membutuhkan pengawasan lebih terperinci untuk memastikan tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan.


Selain itu, NTB Institut menyoroti keseimbangan antara pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan usulan masyarakat melalui Musrenbang. Lembaga tersebut mengingatkan agar aspirasi masyarakat dari desa tidak sekadar menjadi formalitas dalam proses perencanaan pembangunan.


Bagi NTB Institut, fungsi Banggar seharusnya menjadi instrumen pengujian anggaran yang berpihak pada kebutuhan publik, bukan sekadar ruang kompromi kepentingan politik.


Sorotan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam membuktikan bahwa APBD benar-benar disusun berdasarkan prioritas pembangunan, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.


NTB Institut mendorong agar pembahasan APBD dilakukan secara terbuka, disertai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran 2025 hingga 2026, sehingga APBD 2027 tidak mengulang persoalan rendahnya penyerapan anggaran dan lemahnya pengawasan belanja hingga perbaikan sistem perbaikan tata kelola keuangan daerah.


Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi pimpinan DPRD Kabupaten Bima dan Banggar atas kritik NTB Institut masih perlu dikonfirmasi. INCI News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait. (Pel-red)