Kota Bima, INCI News — Harmoni antara kepemimpinan lokal dan nilai-nilai Islam menjadi pokok pembahasan Hamdan Kasim saat menghadiri undangan sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Latihan Kader (LK) II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, yang berlangsung di kawasan Villa Lawata, Kota Bima. Sabtu, 14/11/2026.
Kegiatan LK II tersebut mengusung tema “Futuristik Keindonesiaan”, yang menjadi ruang penguatan wawasan dan perspektif kader dalam membaca tantangan kebangsaan serta arah kepemimpinan masa depan.
Hamdan Kasim, alumni HMI yang kini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), membawakan materi tentang harmoni kepemimpinan lokal dan kepemimpinan Islam.
Di hadapan peserta, Hamdan menguraikan karakter tiga rumpun budaya di NTB, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang memiliki tradisi serta falsafah kepemimpinan dengan landasan nilai-nilai keislaman.
Pada rumpun budaya Sasak, Hamdan mengangkat peran Tuan Guru dan Krama Adat. Tuan Guru berperan sebagai ulama sekaligus panutan sosial, sementara tradisi begawi dan begibung merawat kebersamaan serta semangat gotong royong masyarakat.
Sementara dalam tradisi Samawa, ia menjelaskan falsafah Adat barenti ko syara', syara' barenti ko Kitabullah. Prinsip tersebut menggambarkan hubungan erat antara adat, syariat, dan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan masyarakat.
Adapun pada rumpun budaya Mbojo atau Bima, Hamdan mengangkat falsafah Maja Labo Dahu dan Nggusu Waru sebagai dua unsur penting dalam memahami karakter serta etika kepemimpinan masyarakat Bima.
Maja Labo Dahu mengandung nilai rasa malu dan takut kepada Allah SWT. Sedangkan Nggusu Waru memuat delapan kriteria kepemimpinan ideal dalam tradisi masyarakat Bima.
Pembahasan tersebut menjadi relevan dengan tema besar LK II, Futuristik Keindonesiaan. Sebab, tantangan kepemimpinan masa depan tidak hanya menuntut kemampuan membaca perubahan zaman, tetapi juga kemampuan menjaga identitas budaya dan nilai-nilai moral masyarakat.
Dalam konteks kaderisasi, peserta LK II sebagai calon pemimpin masa depan dituntut tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan membaca realitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Pengalaman Hamdan sebagai alumni HMI sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB memberikan konteks tersendiri dalam forum tersebut. Persoalan kepemimpinan tidak hanya dibicarakan dari aspek nilai dan tradisi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan kelembagaan.
Melalui materi tersebut, Hamdan mengajak peserta melihat bahwa adat dan agama bukan dua kekuatan yang harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya dapat saling menguatkan dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, berkarakter, dan memiliki tanggung jawab sosial.
Gagasan harmoni kepemimpinan lokal dan Islam tersebut menjadi salah satu perspektif penting bagi kader HMI dalam menerjemahkan tema Futuristik Keindonesiaan, yakni membangun orientasi kepemimpinan masa depan tanpa tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai keislaman. (Pel-Red)
