KOTA BIMA, INCI News – Dugaan adanya upaya menghambat proses hukum dalam penanganan kasus raibnya dana nasabah senilai Rp7,3 miliar di Unit BRI Wera-Ambalawi, Kabupaten Bima, mencuat. Pasalnya, setelah sekitar empat bulan penyelidikan berjalan, sejumlah alat bukti yang dibutuhkan penyidik Polres Bima Kota disebut belum diserahkan pihak BRI.
Persoalan tersebut terungkap dalam pertemuan penyidik Satreskrim Polres Bima Kota dengan sejumlah lembaga hukum, organisasi hak asasi manusia, dan kelompok organisasi peguyuban kabupaten Bima yang menggelar aksi di Mapolres Bima Kota, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan massa aksi, penyidik mengungkapkan bahwa rekaman kamera pengawas (CCTV) dan sejumlah alat bukti lainnya hingga kini belum diserahkan pihak BRI. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan.
"CCTV dan sejumlah bukti belum diserahkan oleh pihak BRI," ungkap penyidik Reskrim Polres Bima Kota dalam pertemuan tersebut.
Belum diserahkannya bukti-bukti tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dukungan pihak perbankan terhadap proses penegakan hukum. Bahkan, massa aksi menilai kondisi itu berpotensi menghambat pengungkapan perkara yang menyangkut dana miliaran rupiah milik nasabah.
Massa aksi yang terdiri atas LESHAM NTB, Lembaga Kajian Hukum dan Anti Korupsi Bima, serta organisasi paguyuban wilayah hukum Polres Bima Kota juga mendesak kepolisian agar tidak membiarkan penyelidikan berjalan tanpa kepastian.
Mereka meminta penyidik mengungkap secara terbuka perkembangan penanganan perkara, termasuk menjelaskan langkah yang telah dan akan ditempuh untuk memperoleh alat bukti yang masih dibutuhkan.
Selain itu, Massa aksi juga menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Mereka mendesak agar penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan dasar hukum dan alat bukti yang cukup.
Kasus dugaan raibnya dana milik almarhumah Hj. Rugaya sebesar Rp7,3 miliar ini sebelumnya menjadi perhatian keluarga ahli waris Sejumlah transaksi penarikan dana pada rekening yang bersangkutan dipersoalkan karena diduga tidak diketahui atau tidak diakui pihak keluarga. (Pel-Red)
