Setelah Lesham NTB dan LKHA mengelar Aksi di Polres Bima Kota, kini Komisariat Bilmana PMII Cabang Bima turut angkat suara. Mereka mempertanyakan lambannya pengungkapan perkara, dan mendesak pihak BRI menyerahkan semua dokumen transaksi yang dibutuhkan oleh penyidik.
Sorotan menguat setelah penyidik Polres Bima Kota menyampaikan bahwa dokumen dari pihak BRI untuk keperluan proses penyelidikan yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak BRI unit Wera-Ambalawi.
"Belum diserahkan oleh BRI, baru foto copy" demikian keterangan penyidik saat aksi Lesham NTB, LKHA, dan sejumlah organisasi paguyuban.
Keterangan dari pihak penyidik tersebut memunculkan pertanyaan serius: mengapa kebutuhan dokumen penyelidikan belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak BRI, padahal laporan telah masuk di kepolisian telah mencapai lima bulan?
Berpijak dari kondisi yang terjadi, pihak Komisariat Bilmana juga memandang pentingnya pihak Penyidik menguji keabsahan kasus bernilai Rp7,3 miliar tersebut melalui dokumen transaksi, slip penarikan, catatan perbankan, hingga rekaman CCTV. Mereka menegaskan alat bukti-bukti tersebut menjadi bagian penting untuk menguji keabsahan oleh pihak penyidik Polres Bima Kota.
Membaca fenomena mandeknya penyerahan alat bukti oleh pihak BRI tersebut, pertanyaan Komisariat Bilmana melalui seruan Suara Rakyat Bima: Ada Apa dengan BRI? Mereka juga mendesak agar persoalan tersebut tidak dibiarkan terus berlarut-larut yang berdampak pada lambannya proses penyelidikan.
Selain itu, Komisariat Bilmana yang merupakan bagian dari organisasi besar tersebut juga menyinggung maraknya dugaan penyimpangan dana KUR, persoalan agunan yang dilelang, hingga keluhan nasabah mengenai keamanan simpanan di BRI.
"Kami bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menuntut kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum," demikian pernyataan tertulis pihak Komisariat Bilmana yang diterima INCI News. Sabtu, 14/11/2026.
Berpijak dari pentingnya pembuktian atas laporan dan penegakan supremasi hukum, Komisariat dari Organisasi besar tersebut juga menyatakan komitmen untuk terus mengawal kasus tersebut, mereka mendesak Polres Bima Kota memberikan kepastian hukum, serta meminta pihak BRI untuk tidak berhenti pada klarifikasi internal semata, tetapi memberikan jawaban berdasarkan bukti-bukti yang dapat diuji oleh pihak penegak hukum. (Pel-Red)
