BALI, INCI NEWS – Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinergi antara legislatif dan eksekutif, menurut dia, tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan Diah saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Bima di J4 Hotels Legian, Badung, Bali, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung 4-7 November tersebut mengangkat tema Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Dalam sambutannya, Diah mengatakan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus dibangun melalui kemitraan yang setara, saling menghormati kewenangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut dia, Bimtek tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda peningkatan kapasitas kelembagaan atau kegiatan kedinasan. Kegiatan tersebut harus menjadi ruang pembelajaran bagi anggota DPRD untuk memperkuat pemahaman terhadap tugas dan fungsi konstitusionalnya.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam Bimtek tersebut, yakni pelaksanaan reses, penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan perjalanan dinas yang bersumber dari APBD.
Terkait reses, Diah mengingatkan bahwa kegiatan tersebut merupakan instrumen bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang dihimpun harus dicatat, diidentifikasi, diverifikasi, dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan.
Sejumlah persoalan, seperti infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, dalam penyusunan Pokir DPRD, seluruh anggota diminta memahami mekanisme, tahapan, persyaratan, serta sinkronisasinya dengan prioritas pembangunan daerah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas. Diah menegaskan, setiap perjalanan dinas yang dibiayai APBD harus memiliki dasar penugasan yang jelas, relevan dengan kepentingan kedinasan, serta memberikan manfaat bagi pemerintahan dan pembangunan.
"Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD tidak hanya dibangun melalui produk kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan keteladanan dalam menggunakan anggaran negara," demikian pesan Diah dalam sambutannya.
Dia mengakui, Kabupaten Bima masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan fiskal, kebutuhan infrastruktur, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam situasi tersebut, DPRD dituntut lebih cermat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang tercantum dalam dokumen APBD, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Melalui Bimtek tersebut, DPRD Kabupaten Bima diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus memperkuat kredibilitas sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan rekomendasi yang dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pel-Red)
