INCINews.net. Anggota DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.Hi., mendorong pemerintah daerah melakukan penanganan banjir secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir.
Menurut Amir, pembangunan kolam retensi merupakan salah satu langkah penting untuk mengendalikan banjir di wilayah perkotaan. Namun, keberadaan infrastruktur tersebut dinilai tidak akan cukup tanpa diikuti upaya pengendalian aliran air dan perbaikan daerah tangkapan air di kawasan hulu.
Hal itu disampaikan Amir saat menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking Kolam Retensi Amahami yang dilanjutkan dengan peninjauan Kolam Retensi Dae Lakosa, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala DLH, Camat Rasanae Barat, Lurah Dara, Lurah Monggonao, serta unsur Forkopimda Kota Bima.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya memperbaiki persoalan di hilir. Kita juga harus melihat keseluruhan sistemnya, mulai dari hulu sampai hilir,” kata Amir.
Ia mengatakan, kawasan hulu memiliki peran penting dalam mengendalikan debit dan aliran air sebelum mencapai wilayah perkotaan. Karena itu, konservasi, penghijauan, pengendalian aliran air, serta penataan kawasan hulu perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir.
Amir juga berharap pembangunan Kolam Retensi Amahami tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir. Kawasan tersebut, menurut dia, dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau sekaligus ruang publik bagi masyarakat.
“Kita berharap kolam retensi ini nantinya bukan hanya menjadi infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amir, pengembangan fungsi tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ekosistem di sekitar kolam retensi perlu dijaga dan ditata agar fungsi ekologis kawasan tetap berjalan.
Ia menilai pengendalian banjir membutuhkan kesinambungan program dan koordinasi lintas sektor. Pembangunan kolam retensi, drainase, dan normalisasi sungai di kawasan hilir harus berjalan beriringan dengan pembenahan daerah tangkapan air di kawasan hulu.
“Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat ganda. Banjir bisa dikendalikan, lingkungan menjadi lebih baik, dan masyarakat memiliki ruang publik yang sehat dan nyaman,” kata Amir.
DPRD Kota Bima, lanjut Amir, akan terus mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan banjir sekaligus peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik bagi masyarakat.( (Pel-Red)
