INCINews.net – Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima, Jasmin Malik, S.Pd., S.H., menilai jawaban Bupati Bima atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih bersifat normatif dan belum menjawab persoalan secara konkret.
Dalam catatan kritisnya, Kamis (16/7/2026), Jasmin menyoroti sejumlah isu strategis, seperti tingginya belanja pegawai, tata kelola BUMD, optimalisasi PAD, keterlambatan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, persoalan sampah, hingga keterbatasan fasilitas pemadam kebakaran.
"Jawaban yang hanya menyebut akan dikaji dan ditindaklanjuti belum menjawab harapan masyarakat. Publik membutuhkan kepastian mengenai langkah, anggaran, dan waktu pelaksanaannya," tulis Jasmin.
Ia menegaskan DPRD mendukung komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bima mewujudkan pemerintahan yang profesional melalui kebijakan rotasi dan mutasi tanpa mahar. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang transparan dan akuntabel.
Jasmin menawarkan tiga opsi, yakni penyusunan Perda Manajemen ASN, penerbitan Peraturan Bupati yang mewajibkan calon pejabat memaparkan gagasan di hadapan DPRD, serta kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati mengenai mekanisme fit and proper test untuk jabatan strategis.
Menurutnya, usulan tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan kepala daerah, melainkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD agar pengisian jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik KKN. *Pel-Red
