InciNews.Net|Kota Bima. Sejumlah guru di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Bima berharap Pemerintah Kota Bima segera memberikan kepastian terhadap nasib mereka yang hingga kini belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Harapan itu disampaikan Sutomo, S.Pd., S.H., selaku orang tua wali murid, didampingi Nasaruddin, S.Pd., guru TK An-Nur Sadia. Keduanya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima terkait rencana pengalihan status sekolah swasta YPLP PGRI menjadi sekolah pemerintah daerah.
"Dikpora sudah berupaya mencari solusi terbaik agar pembangunan pendidikan dan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian ke depan," kata Sutomo, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, masih banyak guru TK, SD, dan SMP di bawah naungan YPLP PGRI yang telah mengabdi selama puluhan tahun mendidik anak-anak, tetapi belum memperoleh kesempatan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Padahal, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan hidup para tenaga pendidik yang selama ini berkontribusi bagi dunia pendidikan.
Sutomo menjelaskan, Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi payung hukum peralihan status tenaga non-ASN kategori R2, R3, R3T, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu. Namun, regulasi tersebut lebih memprioritaskan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, sehingga guru honorer di yayasan swasta belum banyak terakomodasi.
Dengan telah diusulkannya peralihan status sekolah YPLP PGRI ke Pemerintah Kota Bima, pihaknya berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima menjadikan persoalan ini sebagai perhatian khusus. "Mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Kami berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan dan mencari solusi terbaik bagi nasib guru honorer swasta yang masih tersisa," ujar Sutomo. *Pel-Red
