INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM -
Berkurangnya kuota pupuk bersubsidi untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 berkurang. Hal ini membuat DPRD Provinsi dorong Pemerintah Provinsi menyurati Kementerian Pertanian (Kementan) dan Presiden RI.
“Awal tahun 2024 masa tanam petani. Sementara kuota pupuk bersubsidi berkurang dibandingkan tahun 2023. Perlu melayang surat ke Kementan untuk menanyakan kenapa bisa berkurang,” kata anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet, Rabu (31/1/2024).
Slamet menjelaskan, kuota pupuk subsidi yang diterima NTB tahun 2024 sebanyak 130.115 ton jenis Urea, kemudian 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao.
Jika dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK 106.052 ton dan kakao 1.121 ton. Maka dari itu, anggota Komisi II DPRD NTB Made Slamet mendorong Pemda di NTB.
“Kebijakan pemerintah pusat tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sedangkan di Provinsi NTB dikenal adalah lumbung pangan nasional,” kata politisi PDI Perjuangan.
Made Slamet menyarankan kepada Pj Gubernur NTB tidak hanya berbicara dengan pupuk Indonesia, tapi harus juga mengusulkan ke pemerintah pusat. Bersurat ke Kementan ditembuskan ke Presiden untuk ada kebijakan khusus. Itu harus by data
“Kami siap mengawal, kalau ditanggung daerah berat,” tegasnya.
Alumnus Fakultas Pertanian Unram yang gemar bertani ini menegaskan, bahwa pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya Pemprov dan sebagian Pemda di NTB dalam rangka melakukan revitalisasi keberlanjutan petani diwilayah setempat.
“Provinsi NTB ini, dikenal adalah lumbung nasional komoditi beras cabai bahkan bawang merah juga jagung,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.
“Kalau komoditas ini tidak dipertahankan eksistensinya maka petani NTB biasa berkurang untuk menanam komoditas andalan tersebut. Ini yang harus difikirkan keberlanjutannya,” imbuh Made Slamet.
Oleh karenanya, dia berharap pemerintah pusat bisa membantu keberlanjutan para petani NTB yang telah memberikan kontribusinya pada keberlangsungan pasokan komoditas andalan nasional tersebut.
“Kita berharap ada perlakuan khusus untuk Provinsi NTB. Sehingga, ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh para petani di NTB,” harap anggota DPRD NTB dari Dapil I Kota Mataram tersebut.
Lebih lanjut dikatakan Made Slamet, dirinya khawatir, daya beli petani menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini. Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat.
“Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,” tutupnya
