Dinas PUPR Lombok Barat di Laporkan ke Polda NTB -->

Iklan 970x250px

Dinas PUPR Lombok Barat di Laporkan ke Polda NTB

Jumat, 05 Februari 2021
Foto: Direktur Global Institute (Logis) Nusa Tenggara Barat (NTB) saat menyerahkan dokumen laporan ke Pihak Polda NTB.

MEDia insan cita, Mataram: Lombok Global Institute (Logis) Nusa Tenggara Barat melaporkan dugaan korupsi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-D) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat.

Dugaan korupsi tersebut dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda NTB, Jumat, (5/2/2021). Logis datang dengan membawa sejumlah bukti dugaan korupsi tersebut.

Laporan pengaduan diterima Polda NTB dengan Nomor: TBLP/83/II/2021/DitReskrimsus dan ditandatangani Aipda Sugiman Hadi Saputra sebagai penerima aduan.

Direktur Logis NTB, M. Fihiruddin, mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan setelah melalui sejumlah investigasi dan penelusuran fakta lapangan oleh Logis.

"Melalui Divisi Intelijen dan Investigasi Dewan Pimpinan Daerah NTB, menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada PUPR Lombok Barat  Khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) pada SPAL-D," kata Fihiruddin di Mataram.

Dijelaskan, kasus dugaan korupsi tersebut adalah pembangunan tengki septik skala individual pedesaan di 39 desa per 50 kepala keluarga di Lombok Barat.

Jumlah anggaran Rp425 juta per desa per KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dikalikan dengan 39 desa penerima bantuan, dengan rata-rata 50 unit tangki septik di tiap desa. Namun faktanya justru berbeda.

"Setengah dari anggaran yakni Rp225 juta, pengelolaannya dialihkan ke Dinas PUPR Lobar. Sisanya Rp200 juta diserahkan ke KSM," ujarnya.

Fihir menjelaskan, anggaran yang dikelola Dinas PUPR digunakan untuk pengadaan tangki septik dan pipa saluran pembuangan ke tangki.

"Seharusnya anggaran diberikan seluruhnya ke KSM dalam bentuk swakelola. Dinas terkait hanya bertugas melakukan pendampinan melalui Tenaga Fasilitator Lapangan. Ada aturan Menteri PUPR yang menyebutkan soal pengelolaan anggaran DAK swakelola ini," jelasnya.

Dalam laporan ke Polda, dijelaskan Dinas PUPR Lobar menunjuk PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC) sebagai pihak penyedia bahan tanpa lelang. Sementara, Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana, menyebut penujukan PT CMC melalui lelang yang dilakukan oleh dua anggota KSM. 

"Dalam kapasitas apa anggota KSM mempunyai wewenang menentukan pihak penyedia bahan?," tanyak Fihir.

PT CMC diduga memberikan uang Rp2 juta ke masing masing KSM untuk memuluskan pasokan tangki dan pipa dari perusahaan.

"Dari sisa anggaran Rp200 juta seharusnya untuk mengcover pekerjaan penganggalian lubang tangki, pembelian semen, bata dan pembuat tutup lubang. Namun, di lapangan, penerima manfaat harus menggali sendiri," jelasnya. (Red)