 |
Tampak Kabinda tampil dengan baju adat Sasak dengan di dampingin Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan. (ist/O'im) |
Lombok Tengah, incinews.net: Beberapa Waktu Lalu banyak pihak di kawasan KEK mandalika yang mulai mengklaim kepemilikan lahan tempat pembangunan sirkuit MotoGP, namun titik terang sudah terlihat setelah Para pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh adat, ITDC, dan Kabinda NTB menggelar musyawarah membahas persoalan tanah yang berada di kute Kabupaten Lombok Tengah yang dijadikan sirkuit moto GP.
Musyawarah tersebut langsung digelar di kediaman tokoh masyarakat Lombok Tengah HL Putria. Pada kesempatan itu, Kabinda NTB, Ir. Wahyudi berharap agar para pemilik tanah membuat matriks yang berisikan masing-masing satu tuntutan.
Matriks tersebut dibuat dengan membuat daftar nama dan tabel nama obyek dan tuntutan.
“Misalkan ada 50 orang terdaftar pemilik maka 50 ini akan diselesaikan satu per-satu. Sementara yang lain di luar yang 50 orang tidak perlu ikut campur dan mohon minggir demi adat dan budaya Sasak yang dijunjung tinggi,” tegas Kabinda NTB, Kamis (01/10/2020). Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Subhan Hasan.
Dikatakannya, tujuan musyawarah ini agar penyelesaian persoalan tanah lebih focus dan menghindari provokasi dari pihak yang tidak berkepentingan, ujarnya.
Upaya tersebut disambut baik para peserta musyawarah yang dimediasi oleh ormas Laskar Sasak itu. Di awal pertemuan Kabinda NTB mengingatkan pentingnya adat budaya yang telah mengakar.
“Karna harus diwaspadai desain asing untuk terus menciptakan konflik ditengah masyarakat Indonesia,” pungkas Ir. Wahyudi.
Pada kesempatan tersebut Kabinda NTB menyatakan, persoalan tanah di Kute sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik.
“Jangan sampai ada yang meninggal, ada yang sakit saja kita ikut sakit merasakannya,’’ tandasnya.
"Semua aspirasi dan masukan dari pemilik tanah, dicatat dan diakomodir termasuk beberapa hal yang menyangkut solusi. Karena hal tersebut akan dilaporkan ke Kabin dan Presiden RI, Joko Widodo," ujarnya.
Sementara ditempat yang sama, salah seorang pemilik tanah, Lalu Arifin Toni menegaskan, tidak akan pernah mengosongkan lahan selama tanah yang dimiliki tidak dibayar.
‘’Biar bagaimanapun tetap akan saya pertahankan selama belum dibayar,’’ tegas Lalu Arifin Tomi.
Sedangakan Datu Sile Dendeng, Miq Putria mengharapkan pembahasan tanah kute bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal. Apalagi Miq Putria mengaku sudah hapal diluar kepala persoalan tanah kute tersebut.
‘’Jadi tidak perlu ada demo lagi, kita selesaikan dengan dialog,’’ tegasnya.
Ketua Laskar sasak, Lalu Tahar juga menggaris bawahi pertemuan atau musyawarah itu merupakan salah satu bentuk mediasi untuk mencari solusi terbaik. Sehingga tujuan untuk masyarakat adil dan makmur bisa segera tercapai.
‘’Jangan sampai kasus ini terkatung- katung. Pada intinya, Laskar Sasak mengharapkan adanya win-win solusi untuk persoalan tanah Kute".
‘’Supaya pelaksanaan pembangunan dan even berjalan mulus dan tentunya tidak merugikan masyarakat,’’ jelasnya.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.30 itu berakhir menjelang maghrib dan berlangsung penuh keakraban. Meski, soal tuntutan sempat menghangat namun akhirnya mencair dan diakhiri dengan foto bersama. (red)
