Jakarta, incinews.net: Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang menjadi Provinsi dengan penyerapan APBD terbaik no 2 se Indonesia. Provinsi NTB hanya beda tipis dari Provinsi DKI Jakarta di urutan pertama. Realisasi APBD Provinsi NTB mencapai angka 44 persen, sedikit dibawah DKI Jakarta yaitu 45 persen.
"Provinsi lain bahkan ada yang masih 5% Jadi selamat kepada Bu wagub, pak sekda dan para asisten serta para pimpinan OPD yg sudah sangat bekerja keras. Kita Alhamdulillah sdh berada di track yang benar" seru Gubernur Zul usai menghadiri pertemuan dengan Presiden membahas serapan APBD tahun 2020 di Istana Bogor, Rabu pagi (15/7-2020).
Selain penyerapan APBD, Gubernur Zul juga menjelaskan langkah Pemerintah Provinsi NTB yang dipuji Presiden Jokowi karena berhasil memberdayakan dan menggunakan produk-produk IKM/UKM lokal untuk paket bantuan sosial pada Program JPS Gemilang.
"Khusus JPS Gemilang NTB yang menggunakan produk-produk lokal, disebutkan khusus oleh presiden untuk di ikuti dan di contoh oleh provinsi-provinsi lain." ujar orang nomor satu di NTB tersebut
Selanjutnya, Doktor Ekonomi Industri tersebut juga menyebutkan catatan penting yang harus menjadi perhatian jajarannya.
Pertama, Gubernur Zul meminta untuk segera mempercepat belanja pemerintah dikarenakan pada quartal ke 2 ini, perekonomian di Indonesia masih mengalami Kontraksi hingga minus 4.3 %.
"Agar kita selamat maka pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat dan segera positif. Untuk itu satu-satunya cara adalah dengan mempercepat belanja pemerintah" tegas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.
Kedua, untuk menggesa dan mengejar pertumbuhan ekonomi agar tetap positif, Gubernur Zul berharap berbagai pengadaan barang jasa di pemprov NTB dapat selesai di bulan Agustus dan untuk Kabupaten /Kota di bulan September.
"Kejaksaan, KPK, polisi dan LKPP akan siap membantu kita. Semangat ini harus di tularkan juga ke semua Kab dan Kota agar belanja pemerintah, tender dan lain-lain bisa selesai paling telat September" harapnya
Ketiga, Bang Zul menegaskan bahwa kesulitan penanganan covid-19 tidak saja di rasakan di NTB saja, namun juga provinsi - provinsi lain. Untuk itu ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain menekan dan mengurangi jumlah kematian, meningkatkan jumlah yang sembuh dan menekan jumlah yang terpapar COVID-19, serta mengenakan sanksi tegas bagi yang melanggar protokol Covid-19. (red)
