 |
Foto: Herman Jayadi, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII). (Fdl)
|
Mataram, incinews.net: Manajemen PNS dalam PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negeri diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ini yakni Manajemen Aparatur Sipil Negeri adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Herman Jayadi, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Kota Mataram, menegaskan kepada Tim Panitia Seleksi agar lebih selektif dalam menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenag NTB). "Tidak ada intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, baik itu tawaran politik maupun rupiah," ungkapnya, kamis (20/5/2020)
Lebih lanjut herman mengatakan, karena sampai detik ini sudah ada ASN yang masuk dalam kandidat 6 besar Calon Kakanwil Kemenag NTB, untuk menuju 3 besar, dan ketentuan yang nantinya 1 ASN yang akan menduduki jabatan di Institusi Keagamaan Prov. NTB, yang membawahi lingkup kebutuhan Pluralitas Agama yang ada di wilayah NTB, "maka dengan ini sepatutnya sudah menjadi perhatian dan pengawalan kita bersama dari masing-masing calon kandidat tersebut, apakah ada cacat secara hukum ataupun tidak,"tuturnya.
Pun demikian dia, mengatakan, biasanya dalam penentuan siapa yang akan menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah di Daerah, sangat rentan dengan dugaan adanya kepentingan politik jabatan maupun uang.
"Maka dengan ini PC. PMII Kota Mataram, secara kelembagaan akan mengkawal proses seleksi Calon Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenag Prov. NTB), sampai pada penetapan akhir," tutupnya. (Fdl)
