insan cita (inciNews.net) Mataram - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB mempertanyakan strategi Gubernur, Dr H. Zulkieflimansyah dalam mengantisipasi krisis pangan.
Pasalnya, dunia saat ini makin dihantui krisis pangan akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Lebih dari itu dunia juga khawatir krisis pangan dapat memicu gerak inflasi, termasuk bagi Indonesia lantaran distribusi komoditas terhambat.
Krisis pangan diperkirakan akan menghampiri dunia dalam 8-12 bulan ke depan. Selain gangguan rantai pasok, krisis ini diperparah dengan persediaan pupuk dunia.
Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPRD Akhdiansyah, Jumat (4/11/2022) mengingatkan Pemprov NTB mesti segera menyusun roadmap program ketahanan pangan. Menurut sapaan Guru To’i ini, memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama.
“Pemprov NTB harus menjadikan isu ancaman krisis pangan ini sebagai perhatian serius. Sampai sejauh ini saya tidak melihat ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kerawanan pangan ini. Kerawanan Pangan ini ancaman serius, kalau tidak kita antisipasi dengan baik, kita bisa kolaps,” katanya.
Dikatakan pria yang akrab disapa Guru To’i, lemahnya skema ketahanan pangan diungkap politisi PKB itu, pada saat Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD mitra mereka dalam beberapa hari ini terkait dengan pembahasan program kegiatan dan anggaran untuk APBD tahun 2023.
Guru to'i melihat tidak ada satupun program di OPD yang mengarah pada penguatan ketahanan pangan secara serius. “Pemaparan yang disampaikan OPD masih normatif-normatif saja. Mereka hanya bicara normatif pada program kegiatan reguler, tapi tidak ada satupun inovasi langkah dan terobosan yang direncanakan untuk mengantisipasi kerawanan ketahanan pangan kita,” tuturnya.
Meskipun demikian lanjut Guru To’i, memang sampai sejauh ini, NTB masih dalam level aman untuk sektor ketahanan pangan. Akan tetapi dia berharap NTB tidak nyaman dengan kondisi saat ini, karena isu ancaman krisis pangan tersebut merupakan ancaman nyata dunia yang juga pastinya dampaknya akan ikut dirasakan sampai NTB.
“Kita harapkan ancaman kerawanan pangan ini tidak dianggap main-main, tapi harus menjadi pembahasan serius. Seandainya kerawanan pangan ini sampai terjadi ke daerah kita, lalu planning kita apa, dari penjelasan OPD kita belum ada langkah antisipasi sama sekali,” ujarnya.
Ditegaskannya bahwa isu kerawanan pangan ini merupakan ancaman serius dan sangat berpotensi dihadapi NTB. Lebih-lebih dengan kebijakan pengurangan alokasi pupuk subsidi pada daerah-daerah lumbung pangan, turut menjadi penyebab penurunan produksi hasil pertanian.
“Program-program lain mesti dieliminasi dulu. Atau minimal dikurangi porsinya. Misal industrialisasi yang dulu volumenya 10, dikurangi jadi 5 lah,” pungkasnya
