Incinews.net
Jumat, 29 Mei 2020, 00.58 WIB
Last Updated 2020-05-29T19:10:53Z
BimaHeadlinePertanian

Ratas Virtual dengan Presiden, Mentan Paparkan Insentif Bagi Petani dan Nelayan

Foto: Saat Mentan RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH Ratas Virtual dengan Presiden Ruang Kerja Bupati Bima. 

Bima, incinews.net: Pada rangkaian Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. Si., MH untuk melakukan Panen Raya Bawang Merah di Desa Risa Kecamatan Woha Kamis (28/5), juga melakukan Rapat Terbatas (Ratas) Virtual dengan Presiden Joko Widodo dan Para Menteri Kabinet Indonesia Kerja.

Mentan Syahrul yang mengikuti Ratas dari Ruang Kerja Bupati Bima sebelum melakukan kunjungan ke lokasi panen bawang merah memaparkan sejumlah insentif bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok.

"Kementerian Pertanian menggalakkan Gerakan percepatan tanam padi 5,6 juta hektar kawasan pada 33 provinsi dalam rentang waktu bulan Juli hingga Desember 2020 yang diharapkan mampu menghasilkan 12,5-15 juta ton beras," jelas Mentan kepada Presiden.

Disamping itu, Syahrul menjelaskan, dalam upaya menjamin ketersediaan pangan, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan rawa seluas 400.019 ha di Kalimantan dan Sumatera.

"Sementara itu, juga dilakukan diversifikasi pangan lokal. Diversifikasi pangan agar masyarakat  mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok, pemanfaatan pangan lokal secara masif serta pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga," paparnya.

Kementerian Pertanian menggenjot cadangan beras pemerintah dan lumbung pangan masyarakat (LPM). "Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) berada di 29 provinsi  dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) berada di 239 Kabupaten/Kota, sertaTerdapat 300 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tersebar di 28 provinsi -120 Kab/Kota. 

"Kementerian Pertanian juga memberikan stimulus kepada petani miskin agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat, menjaga ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan pertanian," terang mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini. (red)