Cegah Investasi Bodong di NTB, BAPPEBTI, Pemda dan APH Perkuat Sinergi -->

Iklan 970x250px

Cegah Investasi Bodong di NTB, BAPPEBTI, Pemda dan APH Perkuat Sinergi

Rabu, 04 November 2020
Foto: Saat acara Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi, turut dihadiri oleh aparat penegak hukum dari kejaksaan tinggi NTB, Perwakilan Polda NTB, Diskominfotik Provinsi NTB dan stakeholder terkait lainnya di Holiday Resort Senggigi. (ist/O'im)

Lombok Barat, incinews.netDengan makin maraknya tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan menggiurkan, terutama melalui internet, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan memahami konsep Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan berbagai macam bentuknya. Demikian juga dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga diharapkan dapat bersinergi bersama untuk mencegah masuknya tawaran investasi bodong yang merugikan masyarakat.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI turun ke NTB memastikan kehadirannya untuk mencegah investasi bodong di Provinsi NTB.

Kepala BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI, Sidarta Utama, menjelaskan, salah satu sarana alternatif investasi yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan amat besar dalam waktu yang relatif singkat adalah investasi di PBK yang beredar luas di internet. Banyaknya penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tetap (fixed income) atau keuntungan yang besar diluar kewajaran biasanya beredar melalui internet, kanal YouTube, SMS maupun aplikasi percakapan (Chatting) seperti Whatsapp, Telegram, dan sebagianya.

"Kami dari Bappeti akan terus melakukan pengawasan intensif terhadap segala kebijakan penawaran investasi bodong yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan orang lain," ungkapnya saat menggelar Rapat Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi, turut dihadiri oleh aparat penegak hukum dari kejaksaan tinggi NTB, Perwakilan Polda NTB, Diskominfotik Provinsi NTB dan stakeholder terkait lainnya di Holiday Resort Senggigi, Selasa (3/11/2020).

Ia menjelaskan, untuk meminimalisir terjadinya penipuan berkedok alias investasi bodong yang menjanjikan keuntungan yang besar, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak aparat penegak hukum. Dalam hal ini lembaga kepolisian, kejaksaan tinggi dan pemerintah daerah untuk melakukan penindakan melalui proses hukum bagi oknum-oknum  dan perusahan-perusahan yang melakukan kegiatan dagang yang melanggar hukum. 

"Bagi perusahan yang melakukan PBK harus mendapatkan izin dari Bappebti. Artinya perusahan yang melakukan tawaran investasi kegiatan PBK tanpa izin dari BAPPEBTI termasuk perusahaan yang ilegal. Masyarakat bisa melaporkan kepada kami," tegas Sidarta. 

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan penawaran investasi yang berpotensi penipuan, bisa melapor melalui website resmi www.bappebti.go.id. Selanjutnya Bappebti akan segera memblokir dan melakukan investigasi terhadap oknum-oknum tersebut, kemudian ditindaklanjuti melalui proses hukum. Dengan demikian kegiatan pencegahan dari pemerintah dapat dilakukan sedini mungkin agar masyarakat terhindar dari kagiatan investasi bodong yang bereradar luas terutama di jejaring sosial.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan, teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Selain memudahkan pemasaran dan transaksi jual beli, kemudahan teknologi informasi ini juga dimanfaatkan untuk menawarkan banyak investasi yang menjanjikan. Mengingat hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi penanganan diantara para Aparat Penegak Hukum dan aparat pemerintah, untuk mencegah adanya tawaran-tawaran investasi yang tidak bertanggung jawab.

"Kami menyadari bahwa untuk mengantisipasi dan menegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang PBK di wilayah Nusa Tenggara Barat, diperlukan adanya persepsi yang sama antara Aparat Penegak Hukum di Pemerintah Daerah," ungkap Nelly.

Menurutnya, kegiatan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi terhadap setiap penawaran investasi yang beredar di masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu, dengan adanya Rakor ini diharapkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah dan penegak hukum akan semakin bertambah. (red)