Bupati Bima Minta Pemprov Bersinergi, Kembalikan Kondisi Hutan

Iklan 970x250px

Bupati Bima Minta Pemprov Bersinergi, Kembalikan Kondisi Hutan

Sunday, December 15, 2019



Bima,Incinews.Net- Kondisi Hutan Kabupaten Bima, sangat menghawatirkan, bahkan sangat kritis, dimana-mana baik hutan tutupan daerah dan negara.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE,  menegaskan komitmennya, untuk tetap mengembalikan kondisi hutan di wilayah Kabupaten Bima. “ Melalui APBD Kabupaten Bima, telah disediakan Anggaran untuk penanaman kembali Pohon kemiri di Hutan Parado, kemudian menyusul kecamatan lain”, ujarnya.

Dikatakan Umi Dinda, kita tidak bicara, siapa yang salah dengan kondisi hutan yang telah gundul, tetapi yang lebih penting langkah yang tepat, supaya bisa memulai penanaman disejumlah lahan tersebut, jelas Bupati Bima, dihadapan Gubernur NTB, saat pertemuan dengan sejumlah pejabat dari Propinsi NTB dan Pemkab Bima, Jumat (13/12), di Ruangan VIP Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima.

“Kami berharap dukungan Pemprov, supaya bisa bersinergi, sehingga lahan yang  kritis bisa ditanami kembali, karena kesempatan hanya pada saat musim hujan sampai Februari 2020”, Kata Umi Dinda.

Dikatakan Bupati yang Alumnis STIE Bima ini, bahwa menjelang musim hujan diprediksi BMKG, intensitas hujan yang akan turun cukup deras, namun jaraknya cukup lama bahkan sampai Desember ini, hujan masih belum merata.‘’Kami percaya Pak Gubernur melalui Dinas Kehutanan siap berkomitmen dan mendukung untuk memberikan perhatian khusus, pada kami di Kabupaten Bima”, ucapnya.

Mendengar permintaan Bupati Bima, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, langsung memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, untuk segera menindaklanjutinya. Bahkan Bang Zul menyarankan agar segera membentuk tim penanganan hutan.

‘’Saya kira kalau untuk hutan bikin tim bersama saja. Persoalan hutan, bukan hanya di Pulau Sumbawa,  di Pulau Lombok juga bermasalah. Rata-rata memang karena kepentingan ekonomi,’’ungkap Bang Zul.

Sementara Kepala Kehutanan Pemprov NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, mengaku sering melakukan patroli bersama untuk menjaga hutan dari serangan pembabat. Walaupun sudah ada kerjasama dengan Pemkab Bima, namun tim tetap merasa kesulitan untuk memberi sangsi. Hal tersebut selalu menjadi problem. Akibatnya, perambahan terus terjadi, karena belum ada sangsi hukum yang bisa diberikan, katanya.

Ia mengaku, perambahan lebih kejam dari ilegal loging karena kayu yang kecil-kecil pun dibabat dan dibakar. Dinas Kehutanan Pemprov sering melakukan rakor dengan TNI/POLRI untuk mencari jalan tengahnya.

“ Yang sudah lakukan akan direview kemudian bersurat ke Kementerian. Ini sebagai bahan untuk evaluasi,’’ Terang Mardani. (inc)