 |
| Foto: Ketua Umum HIPMI NTB. (ist/O'im) |
Mataram, incinews.net: Pelaku UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka kerap menjadi penyelamat dalam berbagai krisis ekonomi di Indonesia. Sayangnya akses mereka ke berbagai proyek pengadaan barang/jasa pemerintah hingga saat ini tergolong kecil, selama ini berbagai proyek pemerintah didominasi oleh BUMN maupun kalangan swasta dengan modal-modal raksasa, Pelaku UMKM biasanya hanya mengerjakan proyek-proyek recehan. Paling banter mereka hanya menjadi subkontraktor BUMN maupun perusahaan swasta yang mendapatkan proyek pemerintah, melihat fakta fakta tersebut.
HIPMI NTB memberi dukungan penuh dan mengapresiasi langkah LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ) yang berupaya membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut tender berbagai proyek negara.
LKPP sendiri menargetkan tahun ini ada 2 juta pelaku UMKM bisa memenuhi persyaratan untuk terlibat (on boarding) dalam berbagai tender pengadaan barang/jasa dari pemerintah.
"Untuk bisa mengikuti tender pemerintah tidak hanya cukup punya modal dan kualifikasi saja, tetapi juga harus memahami persyaratan dokumen dan aturan main yang saat ini semua serba digital. Nah program LKPP untuk melakukan pendampingan ke pelaku UMKM agar bisa on boarding akan sangat membantu,"kata Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nusa Tenggara Barat (HIPMI NTB) Sawaludin Aweng, selasa (30/6/2020)
Langkah LKPP, sambung ia, tentunya akan menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM yang didominasi para pengusaha lokal untuk membuktikan diri jika mereka mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam mengerjakan berbagai proyek milik negara.
Menurut catatan kami LKPP dalam setahun tidak lebih dari 5 persen pelaku UMKM yang bisa mengikuti tender proyek pemerintah. Padahal dalam satu tahun anggaran ada proyek pengadaan barang/jasa senilai Rp300 triliun yang bisa diperebutkan oleh pihak ketiga.
Program 2 juta UMKM on boarding yang akan berisi berbagai pelatihan dan sosialisasi agar pelaku UMKM bisa mengikuti proses tender berbagai proyek pemerintah merupakan program yang harus di dukung oleh semua pihak, "dan
HIPMI NTB siap menjadi garda terdepan guna mensukseskan program ini," sebutnya.
Adapun Pelatihan dan sosialisasi itu di antaranya meliputi bagaimna cara membaca katalog elektronik (e-Katalog) yang memuat informasi tentang daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, mengetahu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara eletronik (e-Tender) hingga mengetahui cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik (e-Purchasing).
"Kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh temen temen pelaku UMKM untuk meningkatkan kualifikasi agar memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk memenangkan proyek tender dari pemerintah ,"terangnya
"Kami berharap apa yang di hajatkan pemerintah terhadap UMKM melalui LKPP ini bener bener mampu menciptakan para konglomerat konglomerat baru yang berasal dari pelaku UMKM dan program ini benar benar menjadi energi baru buat temen temen pelaku UMKM sehingga tidak hanya menjadi ucapan pemanis bibir semata,"ujarnya. (red)
