 |
| Foto: Pelabuhan Poto Tano Sumbawa. (ist/O'im) |
Matatam, incinews.net: Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Permenhub tersebut telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Kamis dalam siaran persnya yang di terima media ini (23/4/2020).
“Pengaturan tersebut yaitu berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020,” ungkap Adita.
Adita mengatakan, pengaturan transportasi ini, berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, khususnya untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang. Misalnya : angkutan umum seperti : bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor.
Namun demikian, ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan seperti, Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; dan mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.
“Untuk sektor transportasi lainnya seperti di udara, laut, penyeberangan dan perkeretaapian juga diatur di dalam Permenhub terkait jenis angkutan yang dikecualikan dilakukan pelarangan,” kata Adita.
Dalam Permenhub tersebut diatur pula pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik. Dengan tahapan, pada tanggal 24 April s.d 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan dan diarahkan untuk kembali (putar balik) ke asal perjalanan dan pada tanggal 7 Mei s.d 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Larangan mulai berlaku pada 24 April s.d 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 24 April s.d 15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April s.d 8 Juni untuk kapal laut, dan 24 April s.d 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.
“Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pada tanggal-tanggal tersebut, juga telah diatur di dalam Permenhub bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route,” tandas Adita.
Pemprov NTB menutup sementara seluruh akses transportasi baik darat, laut, maupun udara. Salah satunya angkutan penyeberangan lintas Kayangan-Poto Tano. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya penanggulangan penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang semakin meluas.
"Pertama ini pembatasan kita dari Lombok ke Sumbawa atau Sumbawa ke Lombok yang akan diterapkan,” ujar Bayu selaku Kepala Dinas Perhubungan NTB saat dikonfirmasi, Jumat, 24 April 2020.
Sementara, Melalui Surat Edaran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc Nomor 551/635/DISHUB/I telah memutuskan menutup sementara akses transportasi di NTB.
"Seluruh angkutan darat, angkutan penyeberangan dan angkutan laut untuk penumpang termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor yang masuk ke wilayah NTB serta antara Pulau Lombok dan Sumbawa dihentikan sementara,” ujar Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dalam surat edarannya.
Pembatasan layanan transportasi tersebut dikecualikan untuk kendaraan dinas operasional, TNI, dan Polri. Selain itu, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah juga masih diperbolehkan melakukan penyeberangan.
Pengecualian juga diberikan bagi kendaraan yang mengangkut barang atau logistik tanpa membawa penumpang, serta kendaraan lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 atau dalam rangka keadaan darurat. Aturan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. (red)
Pembatasan layanan transportasi tersebut dikecualikan untuk kendaraan dinas operasional, TNI, dan Polri. Selain itu, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah juga masih diperbolehkan melakukan penyeberangan.
Pengecualian juga diberikan bagi kendaraan yang mengangkut barang atau logistik tanpa membawa penumpang, serta kendaraan lainnya yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 atau dalam rangka keadaan darurat. Aturan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. (red)
