Incinews.net
Kamis, 07 Mei 2026, 20.37 WIB
Last Updated 2026-05-07T12:37:12Z
InfraktukturMahasiswaOrganisasiPemerintahPemrovNTB

HIMDOS Bima Dukung Aksi HIMSI-M Tuntut Perbaikan Jalan Pantura Soromandi



Incinews. Net|Kab. Bima. Himpunan Mahasiswa Donggo Soromandi (HIMDOS) Bima menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI-M) di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (7/5/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan lintas Pantura Sampungu–Kilo di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.


Ketua Umum HIMDOS Bima, Indrayana, mengatakan kondisi jalan di wilayah Soromandi selama puluhan tahun menjadi persoalan serius yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah. Jalan yang rusak dan tidak layak dilintasi dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga keselamatan masyarakat.


“Kurang lebih 30 tahun masyarakat Soromandi hidup dalam keresahan akibat kondisi jalan yang rusak. Dampaknya sangat besar terhadap perekonomian petani, akses kesehatan ibu hamil, bahkan sering terjadi kecelakaan yang berujung korban jiwa,” ujarnya.


Menurut dia, aksi yang dilakukan HIMSI-M merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akibat buruknya infrastruktur jalan di kawasan Pantura Soromandi.


Ia menilai pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena merupakan jalur utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, HIMDOS meminta Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan pembangunan jalan lintas Sampungu–Kilo.


Indrayana berharap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Dinda Damayanti Putri dapat segera merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat.


Menurut dia, apabila tuntutan tersebut kembali diabaikan, mahasiswa Donggo-Soromandi di berbagai daerah akan melakukan gerakan yang lebih besar sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur di wilayah Soromandi. (Pel-Red)