Incinews.net|Mataram. Anggota DPRD NTB dari Fraksi Demokrat, Abdul Ra'uf, S.T.,MM mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Paruh Waktu (PPW) di Kabupaten Bima yang disebut telah berlangsung sekitar lima bulan.
Menurut Abdul Ra’uf, publik wajar bertanya-tanya karena pemerintah daerah bersama DPRD sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk pembayaran gaji pegawai paruh waktu tersebut.
“Kalau anggarannya sudah ada, lalu apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga gaji pegawai belum juga dibayarkan?” ujar Abdul Ra’uf.
Ia menduga persoalan yang terjadi kemungkinan bukan lagi soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan berkaitan dengan aspek teknis dalam sistem keuangan dan administrasi pemerintahan daerah.
Abdul Ra’uf mengasumsikan pemerintah daerah mungkin sedang menghadapi tekanan kas akibat tingginya belanja rutin, keterlambatan transfer dana pusat, atau pendapatan daerah yang belum maksimal sehingga pencairan anggaran belum dapat dilakukan sepenuhnya.
Selain itu, ia juga menduga adanya proses verifikasi ulang data pegawai dan penyesuaian administrasi terkait kebijakan penataan tenaga non-ASN secara nasional.
“Bisa jadi pemerintah sedang berhati-hati karena ada proses sinkronisasi data dan penyesuaian regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Meski demikian, Abdul Ra’uf menilai persoalan utama yang kini dirasakan masyarakat adalah minimnya komunikasi pemerintah daerah kepada para pegawai dan publik.
“Yang membuat masyarakat resah bukan hanya karena gajinya terlambat, tetapi karena tidak ada penjelasan resmi yang jelas mengenai kapan pembayaran itu dilakukan,” ujarnya.
Menurut dia, apabila pemerintah sejak awal terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi serta jadwal pembayaran yang pasti, keresahan publik kemungkinan tidak akan berkembang sejauh ini.
Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian kepada para pegawai paruh waktu yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup keluarga dari penghasilan bulanan mereka. (Pel-Red)
