Incinews.net, Kabupaten Bima — Polemik tata kelola anggaran kembali mengguncang Pemerintah Kabupaten Bima. Di tengah keterlambatan pembayaran gaji PPPK paruh waktu, DPRD Kabupaten Bima pada Kamis, 6/5/ lalu mengaku belum menerima dokumen APBD hasil penyesuaian dari pemerintah provinsi, sementara dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan selisih sekitar Rp28 miliar turut memicu sorotan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Supardi,S.H menegaskan dokumen penyesuaian APBD tersebut hingga kini belum berada di tangan pihaknya, padahal dokumen itu menjadi dasar penting dalam pengawasan kebijakan fiskal daerah.
“Dokumen APBD hasil penyesuaian dari pemerintah provinsi hingga saat ini belum kami terima,” kata Supardi kepada wartawan.
Kondisi ini memperpanjang polemik yang sebelumnya mencuat pada Februari lalu, ketika DPRD dan pemerintah daerah terlibat perdebatan terkait proses penyesuaian anggaran yang disebut tidak melalui pembahasan lanjutan bersama pihak legislatif.
Situasi semakin kompleks setelah muncul dugaan kebocoran PAD dengan nilai selisih mencapai Rp28 miliar. Isu tersebut berkembang bersamaan dengan keterlambatan pembayaran gaji PPPK paruh waktu, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait stabilitas keuangan dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Sorotan kini tertuju pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bima menjaga akuntabilitas fiskal di tengah tekanan pembayaran kewajiban pegawai dan pengelolaan pendapatan daerah.
DPRD menilai keterbukaan dokumen APBD hasil penyesuaian menjadi langkah mendesak untuk memastikan seluruh kebijakan keuangan berjalan sesuai aturan serta menjawab keresahan publik atas dugaan kebocoran anggaran dan keterlambatan proses pembayaran PPPK Paruh waktu. (Pel-Red)
