Incinews.net|Kab.Bima – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima terkait penguasaan lahan warga menuai kecaman. Berakhirnya Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang sebelumnya digunakan Pemda dinilai justru dijadikan dasar untuk menguasai tanah hak milik perorangan tanpa musyawarah dan negosiasi yang adil.
Sorotan publik mengarah pada Wakil Bupati Bima, yang dinilai praktisi hukum bertindak represif dan mengedepankan kekuasaan. Praktisi hukum menyebut pendekatan yang digunakan terkesan memaksa dan mengabaikan hak konstitusional masyarakat.
“Kami hanya menuntut keadilan. SHP sudah berakhir, tanah itu hak milik warga, bukan milik pemerintah,” ujar salah satu kuasa hukum ahli waris tanah bersertifikat SHM, sekaligus praktisi hukum Muhammad Thohir. Jum'at, 16/1/2026.
Kekecewaan praktisi tersebut semakin besar karena pejabat yang disorot dikenal sebagai figur religius, namun kebijakan yang dirasakan warga dinilai bertolak belakang dengan nilai keadilan.
praktisi hukum tersebut menegaskan, berakhirnya SHP tidak serta-merta mengalihkan hak milik tanah kepada pemerintah. Negara wajib menempuh jalur hukum dan musyawarah.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan tersebut. (Tim)
