inciNews.net | Mataram- Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muzihir, mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional kapal-kapal penyeberangan di lintas Kayangan, Lombok Timur- Poto Tano, Sumbawa Barat. Ia bahkan meminta agar kapal-kapal tua yang tidak memenuhi standar kelayakan keselamatan segera dihentikan operasionalnya.
Muzihir menilai, keselamatan penumpang semakin terancam mengingat sebagian besar armada yang beroperasi merupakan kapal bekas dengan usia tua dan kondisi teknis yang memprihatinkan. Ia menyebut sekitar 60 persen kapal feri yang melayani lintasan Lombok-Sumbawa masuk dalam kategori kapal tua.
“Kapalnya banyak, tapi hampir tidak ada yang benar-benar layak. Kemarin juga ada kapal feri yang mati mesin di tengah laut,” tegas Muzihir usai mengikuti rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Mataram. Senin (8/12/2025).
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak memperpanjang izin operasional kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran. Menurutnya, langkah tegas harus diambil sebelum terjadi kecelakaan yang berakibat fatal.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar bersikap antisipatif, terutama menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kerap tinggi di perairan NTB.
“Jangan tunggu ada kejadian baru dievaluasi. Ini menyangkut nyawa penumpang,” ujarnya.
Sementara itu, secara terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data yang ada, aktivitas warga lokal di NTB pada periode Nataru tidak terlalu tinggi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kunjungan masyarakat ke berbagai destinasi wisata diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi berupa rencana kontinjensi kebencanaan, khususnya di kawasan wisata.
“Karena itu, sudah saya perintahkan Kepala Dinas Pariwisata dalam satu, dua hari ini untuk melakukan pertemuan terpisah khusus mengenai penyusunan kontijensi plan kebencanaan di daerah-daerah tujuan wisata, baik yang menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara,” kata Iqbal.
Ia menargetkan dalam waktu satu minggu, rencana kontinjensi kebencanaan tersebut sudah rampung disusun oleh Dinas Pariwisata NTB. Dengan demikian, ketika terjadi bencana di destinasi wisata, petugas di lapangan tidak lagi gagap karena telah memiliki skenario penanganan yang jelas.
