Bima, Incinews,Net- Wujud nyata fungsi pengawasan dan representasi rakyat kembali ditunjukkan oleh Ilham, S.Pd., anggota DPRD Kabupaten Bima dari Komisi III. Senin (16/6), ia turun langsung ke Desa Kalampa, Kecamatan Woha, memantau pelaksanaan pengeboran air bersih sebagai jawaban atas krisis yang telah lama melanda masyarakat setempat.
Desa Kalampa mengalami krisis air bersih dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun telah menerima bantuan droping air harian dari BPBD dan Bank NTB, kebutuhan dasar ini belum sepenuhnya teratasi. Melihat hal itu, Ilham, bersama kepala desa, BPD, serta tokoh masyarakat, melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna mendorong langkah konkret, termasuk perbaikan dan pengeboran ulang sumber air bersih desa.
“Ini bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat. Fungsi kami bukan hanya legislasi dan budgeting, tapi juga memastikan program pemerintah berjalan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Ilham saat ditemui di lokasi pengeboran di depan SMPN 2 Woha.
Fungsi budgeting DPRD pun berperan dalam mendorong pengalokasian anggaran sebesar Rp300 juta melalui Dinas PUPR Kabupaten Bima, khususnya bidang cipta karya. Dana ini mencakup seluruh kebutuhan pengeboran hingga pemasangan panel listrik.
Tokoh masyarakat Samili-Kalampa, Muhammad Hatta Ahmad, yang akrab disapa Ayah Hatta, juga turun langsung memantau kegiatan tersebut. Ia menilai keterlibatan DPRD sebagai refleksi pentingnya keterwakilan rakyat dalam sistem demokrasi.
“Inilah arti keterwakilan. Warga Kalampa dan Samili memiliki suara, dan suara itu kini benar-benar hadir di lapangan, bukan sekadar di ruang sidang,” ungkap Ayah Hatta.
Kepala Desa Kalampa, Burhanuddin, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, terutama kepada Ilham dan Ayah Hatta atas kepedulian dan kerja kerasnya.
“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bima, khususnya Ilham S.Pd., yang telah mendorong hadirnya solusi jangka panjang melalui pengeboran air bersih ini. Ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang martabat dan kebutuhan hidup warga kami,” ungkapnya.
Langkah ini memperkuat posisi DPRD sebagai penghubung aspirasi masyarakat dan eksekutif. Fungsi advokasi anggaran dan kontrol lapangan seperti ini sangat dibutuhkan agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan jumlah hak pilih sekitar 7.000 suara dari wilayah Samili-Kalampa, kehadiran Ilham di lapangan memperlihatkan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Ia bergerak bersama rakyat, mendengarkan keluhan, dan mengeksekusinya melalui kebijakan dan pengawasan.
“Semoga pengeboran ini berjalan lancar, karena air adalah kehidupan,” tutup Ilham, seraya berharap agar hasilnya segera dapat dinikmati warga Kalampa.
