 |
| Foto: Anggota Komisi II DPRD NTB Akhdiansyah. |
insan cita (inciNews.net) Mataram -Pasangan Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah Tanggal 19 September 2022 genap empat (4) tahun dalam memimpin Provinsi NTB. Selama memimpin sejumlah catatan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mesti dituntaskan paket Zul-Rohmi.
Anggota Komisi II DPRD NTB Akhdiansyah menyampaikan, dalam empat (4) tahun kepemimpinan Zul-Rohmi ini, dari segi inovasi dan gagasan sudah bagus. Hanya saja dia lupa ada hal-hal dasar yang tidak tertangani secara baik. “Saya justru melihatnya Zul-Rohmi gagal dalam menangani hal-hal dasar ini,” kata Pria yang akrab disapa Guru To'i, Rabu (21/09/2022).
Anggota Dewan (Dapil Enam) daerah pemilihan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima ini menilai, hal-hal dasar yang dinilai tidak tertangani secara baik itu adalah soal pertanian, pariwisata dan pertambangan.
"Itu adalah tiga hal dasar kita di NTB yang sebenarnya sangat urgent (penting,red) untuk diperhatikan. Akan tetapi kita melihat tiga hal dasar ini tidak tertangani secara baik,” tegasnya.
Dalam aspek pertanian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melihat munculnya permasalahan yang berulang terhadap anjloknya harga gabah atau komoditi pertanian, begitu pun dengan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi. Ia menyarankan kepada Gubernur untuk mengumpulkan para kepala daerah se-NTB untuk membahas khusus berkaitan dengan soal ini.
“Minimal workshop kecil-kecilan untuk mencarikan solusi terkait dengan hal ini,” cetusnya.
seringkali membahas soal ini dengan OPD terkait, namun setiap rekomendasi Dewan tidak ditindaklanjuti dengan baik. Program beasiswa untuk seribu cendekia juga menurutnya dilaksanakan dengan tidak merata atau tebang pilih.
“Siapa yang dekat saja dengan Brida. Dan itu ada seleksi dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Dan saya juga dapat komplain nilai beasiswanya tidak diterima secara utuh,” bebernya.
Kemudian, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dinilainya dilaksanakan dengan tebang pilih juga. Contoh, di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu hanya sekitar empat (4) unit saja. Sementara di daerah lainnya menumpuk. “Hampir semua program Zul-Rohmi dilakukan dengan tebang pilih,” sorotnya.
Kemudian Program Zero Waste, menurutnya, secara ekologis semestinya lingkungan sekitar itu akan terlihat hijau dan indah dan tidak ada sampah. Akan tetapi sampah ini masih berserakan dimana-mana. Bahkan kalau diukur dari aspek ekologis, edukatif dan ekonomi bisa dinilai program itu juga gagal. Ini juga bisa jadi dampak dari kurangnya sosialisasi.
Pelaksanaan event berskala internasional seperti WSBK, MotoGP dan atau pun MXGP, menurutnya tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
“Dari segi pendapatan tidak ada dampaknya untuk Provinsi. Kita menilai event-event tersebut hanya euforia dan cheerleader aja,” pungkasnya.
Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku pengusung Zul-Rohmi memberikan komentar terkait hal tersebut. Dalam kacamata PKS, terpaan bencana baik alam maupun non-alam yang hadir di era kepemimpinan Zul-Rohmi menjadi salah satu faktor belum maksimalnya Pemprov NTB mengejar target pembangunan.
“Kita sama-sama menyadari masa jabatan Zul-Rohmi (sudah empat tahun), dengan kondisi yang tidak bersahabat. Adanya gempa, yang kemudian dilanjutkan dengan covid-19, tentu itu menyebabkan banyak hal-hal yang terkoreksi,” kata Ketua DPW PKS NTB Yek Agil Allah Haddar.
Meski demikian, Yek Agil menilai kolaborasi Zul-Rohmi telah mampu merealisasikan sejumlah program strategis di RPJMD.
“Tetapi di tengah situasi kekurangan-kekurangan tadi relatif berbagai macam program terutama dalam pencapaian RPJMD yang telah disusun beberapa parameter telah terpenuhi,” katanya.
Selaku Wakil Ketua DPRD NTB, pihaknya mengaku akan terus mengawasi kinerja Zul-Rohmi hingga berakhirnya masa jabatan pada September 2023 mendatang. Sisi yang kurang akan menjadi bagian yang pihaknya atensi sehingga satu tahun ke depan bisa diselesaikan.
PKS, sambung Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah ini, masih optimis Zul-Rohmi dapat menuntaskan target menjelang satu tahun masa jabatan selesai. Dan terkait komentar miring sejumlah fraksi terhadap kinerja Zul-Rohmi, Yek Agil tak menampik hal tersebut.
“Tentu masing-masing fraksi dalam memandang kinerja eksekutif mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Bagi kita (PKS) acuannya RPJMD, itulah nanti yang akan menentukan sejauh mana keberhasilan dari pemerintahan ini dalam mewujudkan visi-misi saat pencalonan kemarin,” bebernya.
Tahun 2023 kerap disebut tahun politik. Dalam sejumlah kasus, pada tahun terakhir kepemimpinan, petahana biasanya akan sibuk melakukan kampanye politik demi mengamankan suara di konstelasi berikutnya.
Menyikapi hal tersebut, PKS menilai paket Zul-Rohmi hingga kini masih menunjukkan kolaborasi yang kuat. Ini menjadi modal kuat.
“Untuk pertama, menyelesaikan visi misinya. Kedua, membangun suasana yang kondusif bagi birokrasi dalam rangka stabilitas mengawal apa yang tertuang dalam RPJMD,” tutupnya.
