 |
| Foto: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB H. A Rahman H Abidin. |
insan cita (incinews) Mataram - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) mendesak gubernur NTB segera copot Kepala Dinas PUPR dari jabatannya.
Desakan tersebut dipicu atas komentar Kepala Dinas PUPR, Ir. H Ridwan Syah disalah satu media menyebut jangan terlalu baper (bawa perasaan) lah jadi DPRD.
“Kalau Kadis PUPR itu tidak segera minta maaf, kami akan galang kekuatan untuk mempersoalkan masalah ini dan minta secara resmi kepada Gubernur NTB mencopot Ridwan Syah,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, H. A Rahman H Abidin. Diruang Fraksi Demokrat. Selasa (27/6/2022).
Rahman H Abidin mengatakan, dirinya dan Fraksi Demokrat sangat antusias dan tidak alergi terhadap event, terlebih skala internasional sangat didukungnya karena pasti mendatangkan geliat ekonomi, peredaran uang banyak, kemudian perhatian pemerintah pusat besar seperti event MotoGP.
“Tapi di MXGP ini menurut kami ada yang keliru, karena konteks awalnya Buesniss to Buesniss, bukan Goverment to Buesniss. Sehingga kami menilai, pemerintah terlalu masuk dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kepentingan Buesniss,” kata Rahman H Abidin.
Dia mencontohkan bentuk dukungan Dewan terhadap event MXGP meksipun itu bersifat pribadi, namun ada kaitan kepentingan rakyat seperti perbaikan infrastruktur Runway Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin di Sumbawa sebesar Rp 10 Miliar.
Yang menjadi persoalan, ketika Buesniss pribadi namun memanfaatkan dana CSR BUMD, dan BUMN, menurutnya sangat salah. Padahal asangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah-Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah saat Pilgub 2018 di usung Partai Demokrat secara berdarah-darah.
“Sangat wajar kami menjaga Citra Zul-Rohmi ketika melenceng dari aturan. Terlebih CSR itu untuk kepentingan sosial dan lingkungan bukan kegiatan pribadi bersifat Buesniss,” ujarnya.
Mengenai Dewan mengingatkan, memberi masukan terhadap pemerintahan, jangan di artikan salah, benci atau menyebut Baper. Karena Dewan itu ditugaskan oleh Negara untuk bicara.
“Kami dikasi tugas oleh negara untuk bicara, bukan dikatakan Baper, bahasa Kadis PUPR itu telah menghina lembaga DPRD dan harus dipertanggungjawabkan serta meminta maaf,”tegas Mantan Wakil Walikota Bima ini.
Mestinya lanjut, pria yang Akrab disapa H Man ini, ketika ada yang mempertanyakan berapa yang diterima dana CSR, baik dari BUMD dan BUMN mestinya harus dibuka lebar. Karena itu menyangkut hak rakyat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
” Apa benar tidak mencari keuntungan, ayo kita buka-bukaan. Berapa uang masuk, darimana saja, untuk apa dan siapa?,” ujarnya.
Oleh karena itu, selaku Ketua Fraksi Demokrat, sudah meminta kepada Ketua Komisi III, TGH Mahaly Fikri selaku anggota Fraksi Demokrat, untuk mendalami besaran dana CSR itu. Begitu juga anggota Fraksi Demokrat yang ada di Komisi I untuk segera panggil Kepala BKD, minta pertanggungjawaban pelibatan ASN di event MXGP itu.
“Sekali lagi, kami ini menjaga marwah Gubernur yang kami usung supaya tidak menjadi momok di Masyarakat. Oleh sebab itu kami minta Kadis PUPR meminta maaf,” tutupnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB berencana melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) NTB Ridwan Syah atas keterlibatannya selaku komandan lapangan di event MXGP Samota.
Menanggapi hal itu, Kadis PUPR NTB Ridwan Syah sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana pemanggilan tersebut.
"Silahkan saja, Saya kan anak buahnya Gubernur yang diperintahkan untuk menjadi komandan lapangan," katanya, Senin (27/6/2022) kemarin.
ia juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran pemerintah yang digunakan selama perhelatan MXGP.
"Jangan terlalu baper (bawa perasaan) lah jadi DPRD. Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan dan tidak memakai APBD" terangnya.
Lagi pula, kata dia, terlibat di MXGP juga bagian daripada meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Tugas pemerintah itu untuk memfasilitasi masyarakat. Jadi, apa masalahnya saya terlibat di sana," ujarnya.
Pihaknya juga memastikan tidak meninggalkan pekerjaan sebagai abdi negara seperti yang dituduhkan.
"Semua pekerjaan tidak ada yang saya tinggalkan. Saya aktif ngantor kok," jelasnya.
Ridwan mengungkapkan, Sumbawa juga merupakan wilayah NTB yang masyarakatnya harus dibantu.
"Keterlibatan saya untuk membantu masyarakat Sumbawa. Harusnya bersyukur ada saya yang membantu mereka," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat H Rahman H Abidin menyebut, rencana pemanggilan Kadis PUPR ini karena keterlibatannya yang begitu jauh. Padahal, agenda MXGP Samota adalah murni bisnis dan dikerjakan oleh pihak swasta.
Selain itu, dalam penyelenggaraan balapan, perusahaan bernama PT Samota Enduro Gemilang (SEG) pimpinannya adalah Muhammad Ihsan Zulkieflimansyah yang merupakan putra Gubernur NTB. Ditengarai konflik kepentingan begitu tinggi terjadi.
