Gelar Rakernis, Ini Arahan Bawaslu Jelang Pilkada ke Panwascam -->

Iklan 970x250px

Gelar Rakernis, Ini Arahan Bawaslu Jelang Pilkada ke Panwascam

Rabu, 08 Juli 2020
Foto: Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa, Damrah, M. Pd. (ist/O'im)

Bima, incinews.net: Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar Rakernis dalam rangka mengevaluasi tekhnis pengawasan Verifikasi Faktual (Verfak) syarat dukungan Bakal Calon (Balon) perseorangan yang digelar di Hotel Kalaki Beach, Senin kemarin (6/6/2020). 

Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bima, Damrah, M. Pd. kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) katakan, bekali diri dengan pengetahuan yang memadai, pahami Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan tingkatkan keterampilan berkomunikasi dalam membangun komunikasi yang baik, "tepat dan benar dengan para pihak,"pesanya.

Selain itu, Pengawas Pilkada pada setiap jenjang, kata dia, harus menguasai aturan secara komprehensif, memahami Tupoksi dengan baik, serta memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni sehingga dalam menjalankan tugas pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

Karena kata dia, tanpa bekal yang memadai, mustahil bagi pengawas Pilkada dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Menurutnya, bekal tersebut penting dimiliki, agar dalam menyosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada public dalam rangka mencegah dan mengawasi terhadap setiap proses tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020. 

Tidak hanya itu, untuk menindak bagi yang melanggar pun harus berdasarkan pengetahuan hukum yang memadai, sehingga tidak salah langkah dalam menindak setiap kasus yang ditemukan oleh pengawas sendiri, ataupun yang dilaporkan oleh para pihak. “Karena kita bekerja atas dasar hukum, sehingga  kita harus menguasai aturan-aturan yang mengatur tentang Pilkada ini secara menyeluruh,” himbaunya.

Menutup pembiciraannya, ia menegaskan kepada peserta rapat untuk memanfaatkan rapat evaluasi tersebut sebagai wadah untuk memunculkan hambatan dan tantangan yang dialami selama pengawasan di lapangan. “Hal ini penting agar kita bisa lebih memantapkan lagi gerakan pengawasan di lapangan untuk yang akan datang,” pungkasnya. (red)