Suasana pengurus HMI Cabang Dompu mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Dompu, Selasa (21/01/2020).
Dompu,incinews.net -Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu kembali mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Dompu, Selasa (21/01/2020).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI Cabang Dompu ini dikawal ketat aparat keamanan Polres Dompu mulai dari Inspektorat hingga depan Pandopo Dompu.
Para mahasiswa ini mengeluarkan unek-unek dengan aksi unjuk rasa melihat sejumlah persoalan yang ada di Bumi Ngahi Rawi Pahu terutama mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai merugikan daerah.
Dugaan munculnya kerugian daerah itu diperkuat adanya surat pernyataan yang ditanda tangani Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Drs Muhibuddin M.Si yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu, bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Dompu sejak tahun anggaran 2015 s/d tahun anggaran 2018 mengalami kerugian dan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini jelas ada dugaan korupsi didalamnya. Kami siap melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Dompu dan Kepolisian untuk mendapatkan kepastian hukum," tegas Ketua Umum HMI Cabang Dompu, Caca Handika.
Tak hanya itu, mereka juga mendorong Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin untuk mengevaluasi dan mencopot Direktur Perusda Kabupaten Dompu yang mereka nilai gagal memberikan kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Perusda harusnya dapat meningkatkan ekonomi daerah. Tetapi justru menjadi beban keuangan daerah," cetusnya.
Usai melakukan orasi secara bergantian depan kantor Pemkab Dompu, masa HMI diterima Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Muhammad Iksan dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Drs. Gaziamansyuri untuk melakukan dialog.
Dihadapan masa aksi, Drs. Gaziamansyuri mengapresiasi aksi HMI dalam mengawal kinerja pemerintah terutama soal Perusda. Pihaknya berjanji akan menyampaikan tuntutan HMI dan memprioritaskan untuk segara dibahas secara serius.
Katanya, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi dan koordinasi Pemda dengan pimpinan perusahan pada November tahun 2019. Pihaknya meminta terhadap pimpinan perusahaan daerah untuk segera melakukan rapat dengan pemegang saham.
"Tuntutanya akan ditindaklanjuti dan kami akan memperbaiki. Sekiranya menejemen Perusda perlu diperbaiki, maka kita perbaiki semua dan ditingkatkan. Bila perlu diganti kita ganti," tegasnya.
"Kami akan duduk bersama dengan pimpinan Perusda dan Inspektorat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan HMI," sambungnya. (inc)
